Musyawarah Mufakat Jadi Konsep Penting dalam Pancasila, Pakde Karwo: Nilai Tidak Bisa Dikuantifikasi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Pancasila di Hotel Shangri-La, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Senin (3/12/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, mengatakan salah satu nilai penting yang ada di dalam Pancasila adalah musyawarah mufakat.

Menurut Pakde Karwo, musyawarah mufakat menjadi landasan untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal di setiap elemen masyarakat.

• DPRD Jatim Anggap Wajar Mutasi Besar-Besaran Pemrov Jatim di Akhir Masa Jabatan Gubernur Soekarwo

• Reuni 212 Segera Digelar, Pakde Karwo: Aspirasi Tak Harus Gerudukan, yang Penting Kontennya Sampai

• Teknologi Sembuhkan Mata Minus dalam Sehari akan Hadir di Surabaya Tahun 2019

Karena dari musyawarah mufakat tersebut menurut Pakde Karwo, bisa menghasilkan suatu nilai yang suistinable di dalam kelompok.

"Dan nilai tersebut tidak bisa dikuantifikasi, maka dari itu voting adalah salah satu bentuk keputus-asaan dalam mengambil sebuah keputusan," ucapnya.

Dalam musyawarah mufakat tersebut, lanjut Pakde Karwo, baik tokoh masyarakat dan tokoh agama, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah harus kompak dengan menjadi segitiga sinergitas 3 pilar.

• 1.124 Peserta CPNS 2018 Pemkab Lamongan akan Ikuti Seleksi Kompetisi Bidang (SKB)

• Kenakan Pakaian Unik, Puluhan Ribu Orang Ikuti Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya 2018

• Begini Tingkah Kocak Member BTOB saat Changsub Berpidato Kemenangan di Melon Music Awards 2018

"Voting bukanlah jalan yang terbaik, kita punya contoh bagaimana RSJ Menur kalau memilih kepala rumah sakit dengan sistem voting, pegawainya ada 46 pasiennya ada 200 lebih, bisa-bisa yang jadi kepala rumah sakit ya yang paling gila," kelakar Pakde Karwo.

Yang lebih penting lagi, dalam musyawarah mufakat tersebut harus menggunakan politik yang afirmatif dan menggunakan pendekatan yang partisipatoris.

• Mahasiswa Papua Tolak Tawaran Fasilitas Pemulangan dari Pemkot Surabaya

"Kita harus memfasilitasi pemikiran rakyat, harus blusukan juga mendengar suara masyarakat bawah, karena Pancasila ini sifatnya inklusif merangkul semua, bukan eksklusif," pungkasnya.