Polres Jember Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Pungutan Liar Kepala Dispendukcapil ke Kajari

Penyidik Polres Jember limpahkan berkas perkara dugaan pungutan liar pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Polres Jember Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Pungutan Liar Kepala Dispendukcapil ke Kajari
sri wahyunik/surya
Polres Jember melimpahkan berkas perkara dugaan pungutan liar pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Senin (3/12/2018). 

 TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Penyidik Polres Jember melimpahkan berkas perkara dugaan pungutan liar pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Senin (3/12/2018).

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo memimpin langsung pelimpahan berkas tahap pertama perkara dugaan pungutan liar pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember,.

berkas tahap pertama perkara dugaan pungutan liar pengurusan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember itu diterima oleh Kepala Kejari Jember Ponco Hartanto.

Pelimpahan itu diikuti oleh Kasatreskrim Polres Jember AKP Y Jumbo Qantas, Kepala Seksi Pidana Khusus Herdian Rahadi, juga penyidik Unit Tipikor Polres Jember.

Cabuli Dua Murid Laki-laki, Guru Bimbel di Surabaya Divonis Penjara Tujuh Tahun

Kapolres Jember Kusworo Wiowo mengatakan pelimpahan berkas tahap pertama ke Kejari adalah proses yang dilakukan setelah proses penyidikan selesai.

"Setelah penyidikan rampung, kami limpahkan ke kejaksaan. Sejauh ini tetap dua tersangka dalam perkara ini," kata AKBP Kusworo Wibowo kepada TribunJatim.com.

Selanjutnya pihaknya menunggu petunjuk lebih lanjut apakah perlu adanya perbaikan berkas atau tidak.

Sedangkan Kepala Kejari Jember Ponco Hartanto mengatakan berdasarkan aturan di KUHAP, jaksa memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa berkas dalam pelimpahan berkas tahap pertama itu.

"Tim meneliti berkas, baik syarat materiil maupun formilnya. Kami memiliki waktu 14 hari utnuk meneliti berkas tersebut. Kalau nanti memang ada petunjuk, akan kami sampaikan ke penyidik," kata Ponco kepada TribunJatim.com .

Warga Kecamatan Kepung Kediri Dibikin Geger Lagi, Bayi Baru Lahir Dikubur di Bawah Rumpun Bambu

Ponco menegaskan, perkara pungli yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) itu merupakan hasil kerjasama polisi dan jaksa di Tim Saber Pungli Jember.

Sementara itu, Bupati Jember Faida menegaskan supaya Tim Saber Pungli bekerja sebagai profesional. "Sudah saya tegaskan dari awal kalau bupati mendukung pemberantasan segala macam pungli. SK Tim Saber Pungli yang meneken itu bupati, tentunya harus bekerja secara baik, tuntas, dan profesional," tegas Faida.

Seperti diberitakan, pada 31 Oktober 2018, Tim Saber Pungli Jember melakukan operasi tangkap tangan kepada Kepala Dispendukcapil Jember Sri Wahyuniati, dan pegiat LSM yang juga bos calo dalam perkara itu, Abdul Kadar. OTT dilakukan di Kantor Dispendukcapil di Jl Jawa Jember. Ketika itu polisi menemukan uang tunai sebesar Rp 10.100.000 dari tangan Yuni.

Polisi menetapkan Yuni dan Kadar sebagai tersangka. Kadar berperan sebagai bos calo, menghimpun dana dari para calo yang berhubungan langsung dengan pemohon pengurusan dokumen kependudukan. Pemohon mengurusi melalui calon jika ingin mendapatkan pelayanan ekspres dengan mengeluarkan biaya antara Rp 25.000 - Rp 200.000. Padahal pengurusan Adminduk di tempat itu dilayani secaa gratis.

Kadar yang menerima setoran uang dari para calo kemudian menyerahkan uang itu secara berkala ke Yuni selaku kepala Dispendukcapil. Kini kedua orang tersangka itu sudah ditahan. (SriWahyunik/TribunJatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved