Hasil Survei Pusad UM Surabaya, Kurang dari 2 Persen Masyarakat Jawa Timur yang Tolak Politik Uang

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad) Universitas Muhammadiyah Surabaya melihat kecenderungan praktik money politic atau politik uang menjadi tantangan besar di Jawa Timur jelang Pemilu 2019.

Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menyebutkan, politik uang menjadi rintangan tersendiri untuk menciptakan Pemilu yang adil.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa politik uang sangat menentukan pilihan elektoral dengan presisi oleh masing-masing pasangan calon di Jawa Timur," ujar Satria Unggul WP kepada awak media, usai merilis hasil survei jelang Pemilu 2019 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (24/1/2019).

• Konsolidasi dengan Kiai Sepuh, Maruf Amin Optimistis Jokowi Tidak akan Kalah Lagi di Madura

• Berkunjung ke Sampang, Sandiaga Uno Punya Inisiatif agar Santri Jadi Pengusaha di Bidang Energi

Survei yang dilakukan oleh Pusad melibatkan 1.067 responden di 38 kabupaten kota di Jawa Timur, dengan margin of error 5 persen.

Hasil survei tersebut menyebutkan 66,50 persen masyarakat Jawa Timur menerima uang dari politik uang yang dilakukan oleh calon di Pemilu 2019, namun tetap memilih berdasarkan hati.

Sementara itu, 15 persen responden mengaku menerima uang dan memilih calon yang memberikan uang.

• Pembatalan Pembebasan Abu Bakar Baasyir Diyakini PDIP Tak Ganggu Elektabilitas Jokowi-Maruf

• Beda Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Raih Insentif Elektoral di Debat Pilpres 2019

Sedangkan 16,67 persen masyarakat Jawa Timur mengaku menerima uang tersebut tapi tidak memilih yang memberi uang.

Dan hanya kurang dari 2 persen, atau 1,87 persen masyarakat Jawa Timur yang mengaku menolak menerima uang dengan segala sebutan atau jenis politik uang.