Ketua RT dan Kader Posyandu Diprioritas Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dari Pemkot Blitar

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Selain warga miskin, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar juga memprioritaskan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkot Blitar untuk mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Saat ini, Dinkes masih mendata para warga calon penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Untuk warga miskin Insyallah semua sudah tercover BPJS Kesehatan yang preminya dibayar pemerintah. Sekarang kami sedang mendata masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkot untuk mendapatkan bantuan iuran BPJS," kata Kepala Dinkes Kota Blitar, M Muchlis, Rabu (6/2/2019).

Masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkot Blitar ini adalah ketua RT, ketua RW, kader Posyandu, guru ngaji dan guru minggu. Dinkes akan memprioritaskan masyarakat yang bekerjasama dengan Pemkot Blitar untuk menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Sedangkan untuk warga mampu, Dinkes berharap agar ikut BPJS Kesehatan secara mandiri.

"Kami menyesuaikan kemampuan anggaran Pemkot Blitar. Saat ini, yang terpenting semua warga miskin dan kurang mampu di Kota Blitar dapat tercover BPJS Kesehatan," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan Dinkes harus proaktif dalam mendata warga yang akan menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

• Tak Ingin Kecolongan Soal Narkoba, ini Yang Dilakukan Kodim 0812 Lamongan Pada Anggotanya

• Tren Kasus Demam Berdarah Terus Meningkat Tiap Tahunnya, Lamongan Duduki Posisi ke-6 se-Jatim

• Foto Nagita Slavina dan Ibu Negara Dikomentari Para Artis, Dian Sastro Singgung Busana Istri Jokowi

Sosialisasi program itu ke masyarakat harus lebih gencar lagi. Agar masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan segera datang ke kelurahan untuk pendataan.

"Program itu mulai berjalan tahun ini. Alokasi anggaran untuk program itu lumayan besar. Dinkes harus proaktif dalam pendataan warga yang akan menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan," kata Nuhan kepada Tribunjatim.com.

Seperti diketahui, Pemkot Blitar akan menanggung premi BPJS Kesehatan untuk semua warga mulai tahun ini. Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 19,8 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan semua warganya.

Jika dibandingkan 2018 lalu, alokasi anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan warga naik berlipat-lipat. Tahun lalu (2018), Pemkot Blitar hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan sebanyak 13.466 warga.

Sedangkan tahun ini (2019), Pemkot menyiapkan anggaran Rp 19,8 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan untuk sekitar 72.000 warga. (sha/TribunJatim.com).