Kemendikbud Akan Revisi Buku Ajar Sejarah yang Sebut Nahdlatul Ulama sebagai Organisasi Radikal

Kemendikbud RI akan segera merevisi buku ajar berjudul Peristiwa Dalam Kehidupan yang menyebut Nahdlatul Ulama sebagai organisasi radikal.

Kemendikbud Akan Revisi Buku Ajar Sejarah yang Sebut Nahdlatul Ulama sebagai Organisasi Radikal
TRIBUNJATIM.COM/AMINATUS SOFYA
Mendikbud RI, Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Malang 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI akan segera merevisi buku ajar berjudul Peristiwa Dalam Kehidupan yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai 'organisasi radikal'.

Sebelumnya, buku pelajaran Peristiwa Dalam Kehidupan untuk kelas V Sekolah Dasar (SD) beredar di Jombang dan memasukkan NU sebagai organisasi radikal.

"Sudah ada kesepakatan antara Kemendikbud dan pihak-pihak yang menyatakan keberatan dan sepakat kami revisi. Dan revisi itu bisa secepatnya," ucap Mendikbud RI, Muhadjir Effendy, di Malang, Kamis (7/2/2019).

Jokowi dan Prabowo akan Diundang ke Tanwir Muhammadiyah ke 51 untuk Sampaikan Gagasan Kebangsaan

Ia menerangkan buku tersebut telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 57 tahun 2014 sebagai bentuk implementasi dari kurikulum 13. Kemudian mengalami revisi lewat Peraturan Mendikbud Nomor 34 tahun 2016.

"Jadi sebelum saya menjadi Menteri," katanya.

Muhadjir Effendy mengatakan konteks 'radikal' yang ada didalam buku sejarah itu sebenarnya mengacu pada organisasi-organisasi yang non kompromistis kepada Belanda. Ketika buku tersebut disusun kata dia, 'radikal' belum menjadi kata pejoratif.

Dianggap Tidak Efektif, Ketum PP Muhammadiyah Usul KPU Pangkas Masa Kampanye Pemilu 2019

"Tapi sekarang ini kan radikal itu jadi sensitif. Kalauu menurut ilmu bahasa, kata 'radikal' disitu bersifat amelioratif atau punya rasa baik. Sekarang ini kan jadi negatif radikal itu," ucapnya.

Nantinya kata Muhadjir, murid dan guru bisa mengambil softcopy buku ajar yang telah direvisi tersebut di website Kemendikbud.

"Tarik dan nanti guru-guru bisa mengambil bagian itu dari website Kemendikbud. Yang penting harus segera ditarik," pungkas Muhadjir.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved