Dengarkan Suara yang Tak Terdengar, Tidak Ada Satupun Keputusan Politik yang Diambil Lewat Voting

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintahan Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf dalam memimpin dan memandu Provinsi Jatim selama dua periode (2009-2019) resmi berakhir, Selasa (12/2/2019) hari ini.

Setelah itu, tongkat estafet kepemimpinan Jatim akan beralih ke Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, yang rencananya akan dilantik oleh Presiden, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024, Rabu (13/2/2019).

Selama 10 tahun memimpin Jatim, provinsi dengan penduduk 39 juta jiwa, perumusan kebijakan yang partisipatoris untuk percepatan pembangunan di berbagai bidang, telah dilakukan sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan.

Dampaknya, masyarakat yang ada di 38 kabupaten/kota menjadi semakin sejahtera. Jumlah penduduk miskin turun, pendapatan per kapita masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi selalu di atas rata-rata nasional

Banyak prestasi diraih Jatim dalam sepuluh tahun terakhir. Tercatat setidaknya lebih dari 100 penghargaan prestisius yang diraih, baik penghargaan beskala nasional maupun internasional.

Sehari menjelang purna tugas, Senin (11/2/2019) siang, Gubernur Jatim Soekarwo berkenan menerima Mujib Anwar, Wartawan Harian SURYA (TribunJatim.com Network), untuk wawancara Eksklusif, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

• 10 Tahun Jadi Gubernur Jatim, Pengalaman Bareng Marsinah Ini yang Paling Berkesan Bagi Pakde Karwo

• Usai Jadi Gubernur, Pakde Karwo Lebih Memilih Jadi Dosen & Menulis Buku Paham Baru di Bidang Ekonomi

Berikut petikan wawancara lengkap dan eksklusif Harian SURYA (Tribunjatim.com Network) dengan Pakde Karwo:

Pakde Karwo dan Gus Ipul purna tugas dari jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dua periode, Selasa (12/2/2019) besok. Apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun untuk membangun Jatim lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera?

Dua periode masa jabatan saya bersama Gus Ipul dimulai pada 12 Februari 2009. Kami merencanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan basis pelayanan publik, yaitu mempermudah masyarakat untuk menerima akses apapun.

Pertama, basis pembangunan bidang politik. Di bidang politik, kami belajar dengan kultur Jatim yang egalitarian, sangat terbuka. Maka kemudian dari kultur Jatim yang jadi miniatur Indonesia sebagai daerah yang punya banyak sekali kultur.

Ada kultur Mataraman, kultur Arek, dan kultur Madura. Tetapi ada satu hal yang sama, yaitu keterbukaan dibangun di dalam komunikasi.

Maka basis pembangunan politik kita adalah demokratis egalitarian, dan kemudian bagian di komunikasilah titik penting di dalam proses itu.

Kami melakukan komunikasi dengan DPRD, komunikasi dengan pimpinan parpol di kantor parpol masing-masing. Kami juga melakukan komunikasi dengan Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kami mendengarkan suara yang tidak terdengar. Silent mayority. Yang harus didatangi dari desa ke desa bersama Bude Karwo.

Bersama istri, saya menampung, bagaimana sebetulnya yang dinginkan masyarakat di paling bawah. Adalah menyapa dan bertemu. Meet the people. Itu menjadi bagian kekuatan kita di dalam berdialog.