Inilah Lima Point Keberatan Ahmad Dhani dalam Sidang di PN Surabaya, Mohon Hakim Terima Seluruhnya

Ahmad Dhani Prasetya (ADP), jalani sidang kedua atas kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/2/2019).

Inilah Lima Point Keberatan Ahmad Dhani dalam Sidang di PN Surabaya, Mohon Hakim Terima Seluruhnya
Surya/samsul Arifin
Ahmad Dhani Saat jalani sidang di Ruang Cakra, PN Surabaya, Selasa, (12/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kenakan kemeja putih lengkap dengan songkok hitam Ahmad Dhani Prasetya (ADP), jalani sidang kedua atas kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/2/2019).

Kali ini, pentolan grup Dewa itu dikawal oleh kepolisian. Sekelompok simpatisan yang mengenakan atribut bertuliskan FPI turut mengawal sidang tersebut.

Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa itu berlangsung aman.

Kuasa hukum Ahmad Dhani bermulai membacakan eksepsi.

Ada lima point dari isi nota keberatan tersebut, pertama, kuasa hukum Aldwin & partners ini adalah eksepsi kompetensi relatif.

“Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan perkara pidana ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah keliru adanya, karena dalam Surat Dakwaan tidak dijelaskan di mana Terdakwa melakukan distribusi/transmisi/membuat dapat diakses Vlog yang diduga memuat penghinaan sebagaimana dituduhkan tersebut dan berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan  Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini,” ujar Aldwin, Selasa, (12/2/2019).

Ahmad Dhani Benarkan Isi Surat Curhatannya Ditahan Selama 30 Hari di Rutan Medaeng Sidoarjo

Ahmad Dhani Keluar Dari Rutan Medaeng, Jalani Sidang Eksepsi di PN Surabaya

VIDEO: Pesan dan Kesan Ari Lasso Pada Pakde Karwo Serta Harapan untuk Khofifah Indar Parawansa

Kedua, eksepsi kesalahan penerapan Pasal UU ITE, di mana kuasa hukum menilai kasus ini seharusnya menggunakan pasal 27 ayat (3).

Sedangkan yang ketiga, eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima karena pengaduan klacht-delict tidak sah.

Keempat, eksepsi surat dakwaan dapat dibatalkan dan yang kelima, eksepsi surat dakwaan batal demi hukum.

“Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela,” pinta Aldwin.

Kuasa hukum ADP meminta majelis supaya menerima eksepsi seluruhnya dan membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum demi hukum (nietig van rechtswege) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvantkelijke verklaring van het openbaar ministrie).

Menanggapi eksepsi tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Anton Widyopriyono menunda sidang dan dilanjutkan pada hari Kamis (14/2/2019).

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved