Sosialisasikan Ketentuan di Bidang Cukai, Pemkab Probolinggo Sebut dapat DBHCHT Rp 54 M Lebih

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun anggaran 2019 ini mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 54.968

Sosialisasikan Ketentuan di Bidang Cukai, Pemkab Probolinggo Sebut dapat DBHCHT Rp 54 M Lebih
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Pemkab Probolinggo Sosialisasikan Ketentuan di Bidang Cukai 

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun anggaran 2019 ini mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 54.968.306.000.

Ada kenaikan sebesar Rp. 1.894.401.604 dari dana yang diterima tahun 2018 sebesar Rp. 53.073.904.396.

Alokasi DBHCHT di Kabupaten Probolinggo tahun ini digunakan untuk mendanai lima program kegiatan yang tersebar di 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2017, anggaran DBHCHT digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang diprioritaskan mendukung jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50 % dari alokasi yang diterima setiap daerah.

(Kisah Pemuda Asal Probolinggo yang Mempertahankan Lukisan di Kelapa Gading untuk Ritual Mitoni)

(Pemkab Probolinggo Resmikan Pasar Rakyat Krucil setelah Renovasi yang Menghabiskan Dana Rp 957 Juta)

Ketentuan tersebut sudah dipenuhi oleh Pemkab Probolinggo. Dari total anggaran Rp. 54.968.306.000, alokasi di bidang kesehatan sebesar Rp. 27.921.856.205 sementara sisanya sebesar Rp. 27.046.449.795, di bidang non kesehatan.

Anggaran bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk membayar jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah.

Selain itu akan ada pembelian ambulance. Dananya juga dibagikan ke RSUD Waluyojati untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

RSUD Tongas diperuntukkan pengadaan instalasi gas medis dan pengadaan CPAP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui gerakan makan produk olahan hasil peternakan melalui Posyandu, Dinas Perikanan melalui gerakan makan ikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berupa pembinaan Bina Keluarga Balita dalam rangka penanggulangan stunting.

Sementara untuk anggaran bidang non kesehatan dilaksanakan oleh beberapa OPD melalui beberapa program yaitu:

- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,

Halaman
123
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved