Harapkan Partisipasi LSM Untuk Pemerintahan Bebas Korupsi, KPK: LSM Harus Bisa Beri Pendampingan

Harapkan Partisipasi LSM Untuk Pemerintahan Bebas Korupsi, KPK: LSM Harus Bisa Beri Pendampingan.

Harapkan Partisipasi LSM Untuk Pemerintahan Bebas Korupsi, KPK: LSM Harus Bisa Beri Pendampingan
SURYA/SRI WAHYUNIK
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko (kiri). 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan lembaga non pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpartisipasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Koalisi Masyarakat Sipil Open Government Partnership di Jember, Senin (15/4/2019) malam.

Jalan Sulit Dilalui Kendaraan, Kuda Jadi Penolong Distribusi Logistik ke TPS Sulit di Jember

Saat Pencoblosan, PMI Jember Buka Posko Kesehatan Pemilu 2019

Sisihkan 50 Peserta, Perwakilan Kabupaten Bondosowo dan Jember Resmi Terpilih Duta Batik Jatim 2019

Bupati Jember Blusukan di 3 Pasar Tradisional, Cek Kesiapan Pedagang ke Pasar yang Sudah Direnovasi

KPK menggelar FGD itu dengan mengundang belasan LSM yang ada di Kabupaten Jember.

Setelah mengikuti FGD itu, Sujanarko melihat ada beberapa hal, antara lain adanya kesenjangan perihal pengetahuan dan kompetensi pembacaan APBD di kalangan LSM.

Kedua, peran LSM yang hanya menjadi pengawas saja pada kinerja pemerintahan.

"Pertama, khusus di Jember, saya melihat adanya 'gap' antara knowledge dan kompetensi dalam membaca APBD in-detail. Seharusnya teman-teman LSM bisa membaca APBD secara detail sehingga evaluasi lebih tajam.

Keduanya, saya melihat teman-teman masih menjadi pengawas semata. Itu tidak apa-apa sih, tetapi seharusnya teman-teman bisa dekat dengan OPD untuk melakukan mapping mana OPD yang memiliki spirit pemberantasan korupsi, dan lebih bagus ada pendampingan," ujar Sujanarko.

Menurutnya, untuk semangat pemberantasan korupsi melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatoris, harus melibatkan banyak pihak.

LSM, lanjutnya, harus berpartisipasi secara aktif bersama dengan OPD seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, juga instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

"Seperti contoh ada yang menyoroti tentang Silpa yang besar. Harusnya LSM bisa ngomong sama Bappeda, kenapa. 

LSM harus bisa memberikan pendampingan. Jika karena hal ini sasaran tembak ke bupati ya bagus-bagus saja, tetapi nggak bijak juga jika LSM mengambil jarak. Kritik boleh niatnya untuk membenahi Pemda, tetapi tidak sebagai musuh," tegasnya.

Sujanarko menambahkan, jika saat ini LSM melihat ada persoalan di anggaran terkait besarnya Silpa, maka hal itu harus dianalisa lebih mendalam.

KPK melihat, peran LSM penting untuk sebagai lembaga pengawas, kontrol, juga pengkoreksi untuk mencapai pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved