Awasi PPDB, KPK Sudah Kantongi Nama Kasek - Kepala Cabang Dindik se-Jatim yang Terindikasi Korupsi
Awasi PPDB, KPK Sudah Kantongi Nama Kasek - Kepala Cabang Dindik se-Jatim yang Terindikasi Korupsi.
Penulis: Adi Sasono | Editor: Sudarma Adi
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan kepala sekolah se-Jawa Timur untuk tidak memanfaatkan momen penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk memperkaya diri.
Hal ini disampaikan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan ketika bersama tim sosialiasi berkunjung ke kantor TribunJatim Network, Selasa (23/4/2019).
"Kami mulai memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini sangat penting bagi masyarakat," kata Basaria Pandjaitan.
Kata Basaria, PPDB yang akan segera berlangsung bulan-bulan mendatang bisa menjadi peluang munculnya perilaku koruptif di sekolah.
• KPK Ajak Pemda di Jatim Tingkatkan Pendapatan hingga 50 Persen, Begini Caranya
• Harapkan Partisipasi LSM Untuk Pemerintahan Bebas Korupsi, KPK: LSM Harus Bisa Beri Pendampingan
• Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto Ungkap Alasan Pilih Prabowo, Singgung Soal Korupsi dan Menteri
• Deretan Nama-nama yang Diperiksa KPK Sebagai Saksi Soal Kasus Suap APBD-P 2015 di Kota Malang
Asep Rahmat Suwandha, Koordinator Wilayah 6 Korsup KPK, menambahkan, peringatan itu disampaikan tim KPK kepada ratusan kepala sekolah SMA se-Jawa Timur di Hotel Majapahit, Senin (22/4/2019) malam.
"Kami sampaikan kepada mereka bahwa kami (KPK) sudah punya nama SMA berikut kepala sekolahnya yang terindikasi tidak baik. Jadi, jangan main-main," kata Asep Rahmat Suwandha.
Kata Asep, di sektor pendidikan, bukan hanya kepala sekolah yang diamati dan disorot KPK, tetapi juga para kepala cabang dinas pendidikan di tingkat kecamatan.
"Kami juga sudah menyimpan nama-nama dan lokasi kantor cabang dinas pendidikan di kabupaten kota yang terindikasi korupsi," kata Asep.
Menurut Basaria, saat ini kepala cabang dinas pendidikan punya peran besar dalam pelaksanaan program pendidikan di kabupaten kota.
"Kepala dinas sudah tidak lagi mampu mengurus semua pekerjaan sehingga banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke kepala cabang dinas pendidikan," kata Basaria.
