Amien Rais Imbau Pendukung Prabowo Gantikan Istilah People Power Dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat

TRIBUNJATIM.COM - Tampaknya penangkapan Eggi Sudjana atas kasus dugaan makar mengundang reaksi Amien Rais selaku Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga.

Sebekumnya Eggi Sudjan telah melewati rangkaian pemeriksaan selama 13 jam dan diakhiri dengan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada pukul 05.30 WIB, Selasa (14/5/2019).

• Prabowo Sebut Pemilu 2019 Curang, Sandiaga Uno Malah Yakin Berjalan Adil dan Jujur

Dilansir dari Tribunjakarta.com, Eggi Sudjana menjalani pemeriksaan sejak Senin (13/5/2019) pukul 16.30 WIB.

Sementara penangkapan Eggi Sudjana ini tercatat dalam surat penangkapan bernomor register B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.

Dikabarkan, Suryanto, relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) adalah pelapor yang melaporkan Eggi Sudjana.

Dengan demikian Polda Metro Jaya memberikan konfirmasi bahwa pihaknya telah menangkap Eggi Sudjana atas kasus dugaan makar.

• Jabat Presiden, Soeharto Ramalkan Kondisi Indonesia pada Abad 21, Pengamat Benarkan Ramalan Soeharto

"Telah dilakukan penangkapan tersangka atas nama saudra Eggi Sudjana berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1012/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei 2019," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Selasa (14/5/2019).

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Namun Eggi Sudjana lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Dengan demikian Amien Rais langsung bereaksi atas dugaan makar yang melilit Eggi Sudjana.

Kritik Amien Rais diutarakan dalam dialog di sebuah pertemuan yang bertajuk "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa (14/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut ia meminta kepada pendukung Prabowo-Sandiaga agar tidak lagi menggunakan istilah people power.

• 6 Fakta Acara Ungkap Kecurangan Pemilu: BPN Tolak Hasil Hitung KPU, Prabowo Diklaim Menang 54,24%

Pesan yang disampaikan Amien Rais seusai Prabowo Subianto memberikan pidatonya di hadapan pendukung dan relawannya.

Selain itu, Amien Rais berkesempatan naik ke atas panggung kemudian menggapai mic sembari mengungkapkan kritikannya menjelang ditutupnya pertemuan.

Tak hanya itu, Amien Rais pun memberikan peringatan kepada seluruh pendukung Prabowo Sandiaga untuk tidak melontarkan people power secara sembarangan terkait Eggi Sudjana ditangkap karena ucapan people power.

"Jadi sebelum dibacakan doa saya mengingatkan, Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power," ucap Amien Rais.

Untuk menggantikan istilah people power, Amien Rais mengusung istilah ‘gerakan kedaulatan rakyat’.

"Jadi sekarang kita gak gunakan people power, tapi gerakan kedaulatan rakyat," ujarnya.

"Siapapun yang menghalangi rakyat Insya Allah kita gilas berasama-sama," tandasnya.

Di samping itu, Amien Rais memberikan komentarnya terhadap Menkopolhukam, Wiranto yang membentuk Tim Asistensi Hukum.

Lantaran Tim Asitensi Hukum Wiranto ini memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan pasca Pemilu 2019.

Baru-baru ini, Tim Asistensi Hukum Nasional sudah mulai membahas aktivitas dan ucapan sejumlah tokoh setelah Pemilu 2019.

Amien Rais menjadi salah satu tokoh yang dibahasa dalam Tim Asistensi Hukum Wiranto.

Berkaitan dengan hal itu, AMien Rais membantah dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Wiranto adalah sebuah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

• Sandiaga Uno Kritik Pelaksanaan Pemilu 2019, Sandiaga: Pemilu Mematikan Sepanjang Sejarah Indonesia

"Jadi Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional, karena dia melakukan abuse of power," ujar Amien saat ditemui seusai menghadiri acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) seperti dilansir TribunJakarta dari Kompas.com.

Dengan demikian, Amien Rais menilai bahwa Wiranto memakai kekuasaan untuk membidik lawan-lawan politiknya.

Sedangkan, Amien Rais berpendapat bahwa seseorang tidak booleh ditangkap hanya karena melontarkan kritik.

"Dengan kuasanya, dia (Wiranto) akan membidik lawan-lawan politiknya. Di muka bumi ini orang ngomong ditangkap itu enggak ada. Wiranto, hati-hati anda," tukas Amein Rais.

Prabowo Singgung Soal Makar

Dalam acara pemaparan kecurangan Pilpres 2019 yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo Subianto sempat menyinggung soal makar. Dengan semangat berapi-api, Prabowo menyampaikan pidatonya dihadapan pendukungnya itu.

Termasuk saat Prabowo menyinggung saol makar hingga Anggota Dewan Pembina BPN, Amien Rais.

"Saya katakan gak usah nakut-nakutin kita dengan makar," ucap Prabowo Subianto, Selasa (14/5/2019) kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Lantas Prabowo Subianto menyebut sejumlah tokoh-tokoh yang mendukungnya dalam Pilpres 2019 kali ini.

Tak hanya itu Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Mantan Danjen Kopassus ini menegaskan bahwa tokoh-tokoh tersebut tidak melakukan tindakan makar.

Bahkan, Prabowo Subianto menyebut bahwa para pendukungnya sudah mempertaruhkan nyawa sejak muda.

"Orang-orang ini, tokoh-tokoh banga ini bukan makar, jenderal-jenderal itu pertaruhkan nyawan sejak muda, mereka tidak makar," ujar Prabowo Subianto.

"Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar."

"Kita membela negara dan bangsa Indonesia."

"Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan rakyat," sambungnya.

Namun di samping itu, Prabowo Subianto juga mengimbau kepada seluruh emak-emak pendukung Prabowo Subianto agar tidak terpancing emosinya.

"Emak-emak jangan emosional, berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh," kata Prabowo Subianto.

Sandiaga Uno, selaku calon wakil presiden nomor urut 02, dalam acara tersebut berkesempatan untuk menyinggung kriminalisasi ulama hingga Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto.

Ya, seperti yang sudah diketahui masyarakat, bahwa Tim Asistensi Hukum ini terbentuk setelah pemungutan suara Pilpres 2019 terjadi.

Wiranto sudah mulai membentuk Tim Asistensi Hukum sejak Kamis (9/5/2019).

Sehingga, Tim Asistensi Hukum Wiranto ini menyampaikan masukan karena menilai ucapan sejumlah tokoh-tokoh beserta aksi-aksi yang meresahkan pasca pemilu 2019.

Dengan demikian, Sandiaga Uno, menilai tokoh-tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang bertolak belakang dengan pemerintah.

Pun Sandiaga Uno mengaku, bahwa tindakan yang dilakukan termasuk vulgar.

"Ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," ucap Sandiaga Uno.

Akhirnya Prabowo Subianto menyatakan penolakan atas hasil hitung suara pemilu suara Pemilu 2019 yang dinilai curang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang digelar oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang bertajuk pemaparan kecurangan Pemilu 2019.

Tepatnya hari Selasa (14/5/2019), BPN menggelar acara tersebut di Hotel Grand Sahid Jaya.

Acara pemaparan tersebut dihadiri oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama dengan sejumlah elit BPN.

Prabowo Subianto pun berkesempatan untuk berpidato dan menyampaikan penolakan atas hasil penghitungan suara Pemilu 2019 kali ini.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Selain itu, Prabowo menetapkan bahwa masa depan bangsa berada di pundak KPU RI.

Masa depan bangsa bergantung maka apakah KPU akan terus membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya.

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia," katanya

Bahkan Prabowo Subianto mengatakan secara tegas bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.

Prabowo Subianto mengaku bahwa rakyat telah menyerahkan mandat kepadanya bersama dengan Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," pungkasnya.

• Ditahan Polda Metro atas Kasus Dugaan Makar, Eggi Sudjana Tulis Pesan Keheranannya di Secarik Kertas

BPN Tolak Hasil Perhitungan KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menjelaskan penolakannya atas hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU RI.

Salah satu pihak yang menolak hasil hitung suara KPU RI yaitu Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya pada Selasa (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan terasebut bukan tanpa alasan, menurut Djoko Santoso penyelenggaraan Pemilu 2019 kali ini sudah keluar dari prinsip Luber, sehingga tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," katanya.

Lantas bagaiamana reaksi KPU RI terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tuduhan terkait banyaknya kesalahan terjadi saat penginputan data selama proses rekapitulasi hitung suara Pemilu 2019 yang mana tak dilakukan perbaikan.

Dalam hal ini Komisioner KPU Hasyim Asyari angkat suara dengan memberikan pernyataan seharusnya KPU memnita pihak yang menuduh tersebut untuk membuktikan secara jelas dan seperti apa hasil input data yang salah.

"Jadi kalau ada yang ngomong "suara kami segini, kenapa suara kami segini?" Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," katanya Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).

Hasyim Asyari juga mengonfirmasi bahwa tuduhan-tuduhan tersebut sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara di setiap tingkatan baik baik dari tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan.

"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional)," kata Hasyim. 

Kemudian, Hasyim menambahkan, kepada BPN agar bisa memberi bukti kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan data yang kuat.

• Putra Kiai Pendukung Prabowo-Sandi Madura Tolak Ikuti People Power Arahan Amien Rais

Bilamana BPN tidak mampu memberikan pembuktian, maka tuduhan tersebut tidak benar adanya.

"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," imbuhnya.

Ternyata, Komisioner KPU RI, Ilham Saputra membenarkan pernyataan Hasyim Asyari sekaligus mempersilakan seluruh peserta Pemilu termasuk BPN untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu.

Hanya, penting untuk diingat bahwa mereka harus menggunakan prosedur hukum yaitu dengan melaporkan dan membuktikannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Itu haknya untuk menyampaikan. Tapi, kemudian silakan dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu. Gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham di Kantor KPU RI.

Perlu diketahui, bahwa BPN mengundang KPU RI untuk hadir dalam acara yang bertema pemaparan kecurangan Pemilu 2019.

Namun, Ilham tidak mengonfirmasi apakah KPU menghadiri undangan tersebut, tetapi yang jelas KPU RI saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan rekapitulasi suara nasional yang ditargetkan pada 22 Mei 2019 mendatang.

Ilham mengaku bahwa pihak KPU RI tidak memiliki waktu luang untuk hadir ke acara tersebut, kendati KPU RI masih berkutat dengan rapat pleno rekapitulasi sejak Jumat (10/5) kemarin, hingga tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

"Kita sibuk rekapitulasi," kata dia singkat.

• Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu yang Banyak Kecurangan, KPU RI Langsung Bantah Tuduhan

Sandiaga Uno Sebut Pemilu 2019 Memprihatinkan

Sandiaga Uno menilai pemilihan presiden atau Pilpres 2019 kali ini dapat dikatakan pemilu paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sandiga Uno melalui acara yang bertajuk "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dilansir dari Tribunjakarta.com, Sandiaga Uno menuturkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini cukup memprihatinkan, pasalnya banyak korban jiwa yang berjatuhan pasca Pemilu 2019.

"Semakin nyata kiranya pemilu 2019 yang sedang kita jalani ini menolerahkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan, betul?" kata Sandiaga dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga berkesempatan mengutarakan pendapatanya bahwa pesta demokrasi 2019 kali ini menyebabkan banyak anak kehilangan orang tuanya, hingga istri kehilangan suaminya bahkan masyarakat kehilangan sanak saudaranya.

• Mengenal Eggi Sudjana, Tersangka Kasus Makar, Pernah Jadi Pengacara Rizieq Shihab dan First Travel

Petugas KPPS yang wafat kurang lebih sebanyak 600 petugas dan 3 ribu lainnya dirawat di rumah sakit.

lainnya dirawat.

"Kita berdoa supaya yang wafat khsunul khotimah, memperoleh status mati wahid karena gugur saat menjalankan tugas kenegaraan," kata Sandiaga.

Seperti yang dicontohkan oleh Sandiaga Uno yaitu salah satu warga warga bernama Evi yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Menjelang hari raya Idul fitri, ia harus kehilangan suaminya yang meninggal saat bertugas sebagai Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS).

"Kami tadi bersama pak Prabowo ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. kebahagiaan ibu evi untuk menyambut hari raya idul fitri 1440 H bersama bapak Umar Hadi tidak bisa terlaksana. Insya allah pak Umar Hadi khusnul khotimah dilapangkan kuburnya," katanya.

Dalam hal ini Sandiaga menilai tidaklah heran apabila Pemilu kali ini disebut yang paling pahit dalam sejarah dan ia berharap adanya sebuah evaluasi dan menjadi pembelajaran agar tidak terulang di kemudian hari.

"Sebuah pelajaran yang amat mahal yang harus dijadikan bekal bagi perbaikan penyelenggaran pemilu di waktu yang akan datang," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Amien Rais Ganti People Power Dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, Alasannya Terkait Eggi Sudjana

• Eggi Sudjana Tersangka Dugaan Makar, Ahmad Dhani: Saya Saran Pak Tito Baca KUHP Karangan R Soesilo