27 PC Ansor se-Jatim Desak Tak Ada Perpanjangan Penunjukan Ketua PW Ansor Jatim

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor se-Jawa Timur akhirnya menyampaikan sikap atas belum adanya Pimpinan definitip di Pimpinan Wilayah (PW) Jatim.

ebanyak 27 dari total 38 PC di Jatim pun meminta Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor untuk segera mengambil alih pucuk pimpinan.

"Kami sudah bertemu bersama 27 PC melalui silaturrahmi dan buka bersama, Rabu (29/5/2019) lalu. Sekaligus berdiskusi soal dinamika organisasi terbaru," kata perwakilan PC yang juga Ketua PC Ansor Lamongan, M Masyhur kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (31/5/2019).

Hasil pertemuan itu, ada empat tuntutan mereka ke PP. Di antaranya tidak memperpanjang masa SK penunjuk Ketua PW Ansor Jatim kepada M Abid Umar yang selesai pada 31 Mei 2019.

Penyebabnya, pria yang akrab disapa Gus Abid ini gagal melaksanakan target organisasi, di antaranya menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) sebelum masa SK tersebut selesai.

"Sebaiknya, tidak ada lagi penunjukan untuk orang yang sama," katanya.

• Dinilai Menghina Gus Mus, PC GP Ansor Pamekasan Laporkan Pemilik Akun Facebook Asal Madura

• Diterjang Ombak, KLM Sahabat Maju Tenggelam, 4 ABK Ditemukan Selamat

• Ibu Hamil di Trimester Pertama dan Ketiga Tidak Dianjurkan Mudik

Sebagai ganti kepengurusan, PC Ansor di Jatim meminta PP yang turun tangan.

"Kami meminta PP mengambil-alih kepengurusan di PW Jatim. Sebab, sampai batas waktu berakhirnya SK selesai, belum bisa menggelar Konferwil," tegasnya.

Selain menggelar Konferwil, para PC juga meminta PP untuk menggelar Konferwil dalam waktu dekat.

"Kami minta untuk segera membentuk kepanitian. Termasuk, juga membuka pendaftaran bagi calon Ketua PW," katanya.

Sebelum Konferwil digelar, PP diharapkan menyelesaikan SK kepada delapan PC yang belum tuntas diserahkan.

"Sehingga, PC tersebut bisa mengikuti Konferwil sekaligus menjadi pemilik suara," katanya.

Adanya penjelasan soal Konferwil akan digelar usai lebaran oleh Gus Abid sebelumnya, pun dipersoalkan oleh mereka. Sebab, dengan selesainya SK kepengurusan, maka kewenangan dan tanggung jawab Gus Abid pun dinilai telah selesai.

"Terpenting, penyelenggaranya sudah memiliki SK artinya mendapat kewenangan. Yang berbicara (soal penundaan Konferwil) kan sudah nggak punya kewenangan. SK itu kan sudah selesai," katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melaporkan hasil pertemuan ini kepada PP.