Wakil Ketua Umum PAN Sebut Kemungkinan Besar Partai Akan Bergabung dengan Koalisi Pemerintah
Bara Hasibuan mengaku, secara de facto, Partai PAN tak lagi berada di koalisi parpol pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga
Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Januar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM - Pembubaran koalisi kini menjadi perbincangan masyarakat setelah hasil rekapitulasi KPU RI menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dari pasangan Prabowo-Sandiaga.
Sehingga dengan beredarnya kabar ini, tokoh-tokoh yang termasuk dalam koalisi angkat suara dan menyampaikan tanggapannya.
Salah satunya, Bara Hasibuan yang dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menilai secara de facto, partainya tak lagi berada di koalisi parpol pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dengan demikian, internal partainya sudah mulai membicarakan tentang langkah apa yang harus diambil selama lima tahun ke depan apakah tetap berada di oposisi atau bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah.
• Andre Rosiade Mengaku Bingung dengan Sikap Demokrat Sebut Koalisi Dibutuhkan untuk Kawal Gugatan MK
"Jadi sudah mulai ada pembicaraan mengenai langkah berikutnya bagi PAN, apa yang terbaik bagi PAN, posisi kita, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan bagaimana baiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
"Dan kemungkinan bergabung dengan pemerintahan besar sekali," ucapnya.
Kendati demikian, lanjut Bara, sikap resmi PAN terkait koalisi baru akan ditentukan dalam forum resmi yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
"Ya nanti ada (pembahasan secara resmi), kita kan punya mekanisme di Rakernas," tutur Bara.
Sementara, Badan Pemenangan Prabowo (BPN) Prabowo Sandiaga menilai, bahwa pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Racland Nashidik membingungkan.
• Caleg Demokrat Ungkap Dampak Koalisi dengan BPN Prabowo-Sandiaga, Sebut Kehilangan Kursi Wilayah Ini
Ya, sebelumnya Rachland Nashidik memberikan usulan melalui Twitternya yang menyatakan sebaiknya bila Koalisi Adil dan Makmur segera dibubarkan lantaran gugatan sengketa yang diajukan oleh pihak mana pun tidak membutuhkan peran partai.
Menurut Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Koalisi Adil dan Makmur masih dibutuhkan untuk mengawal proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pertama, saya ingin sampaikan bahwa koalisi tentu masih kami butuhkan ya, karena kami dalam rangka saat ini sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, selama gugatan di MK itu, Koalisi Prabowo-Sandi atau Koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih solid bersama-sama BPN untuk mempersiapkan materi gugatan dan lain-lainnya,” terang Andre Rosiade.
• Reaksi Jansen Sitindaon Soal Usulan Rachland Nashidik Bubarkan Koalisi: Saat Ini Kami Masih di 02
Pernyataan itu disampaikan langusng oleh Andre Rosiade selaku Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandiaga di program acara Kompas Pagi, pada Senin (10/6/2019).
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengaku bingung dengan sikap Partai Demokrat.
“Dan Saya juga bingung kenapa Rachland mengeluarkan pernyataan itu. Mungkin Saja Bang Rachland sudah kebelet kali ingin keluar dari Koalisi Adil dan Makmur dengan harapan mendapat kursi Menteri untuk reshuffle pada Juni dan Juli ini,” sambung Andre Rosiade.
