Jelang Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, Sejumlah Tokoh Agama di Kota Malang Serukan Perdamaian
KH Chamzawi mengatakan, segala macam permasalahan yang terjadi terkait Pilpres 2019 agar diselesaikan oleh lembaga yang berwenang.
Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sejumlah tokoh agama di Kota Malang menyerukan perdamaian menjelang persidangan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (14/6/2019) besok.
Seperti yang dilakukan oleh Rois Syuriah PCNU Kota Malang, KH Chamzawi.
Ia meminta kepada masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan pasca Pilpres 2019.
Menurutnya, segala macam permasalahan yang terjadi terkait Pilpres 2019 agar diselesaikan oleh lembaga yang berwenang.
• Sepanjang Tahun 2019, Kerugian Akibat Bencana Alam di Wilayah Kota Malang Mencapai Rp 9,8 Miliar
• Bekas Lahan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar akan Digunakan untuk Pembangunan Universitas
Pernyataan ini disampaikan bukan tanpa alasan, mengingat belakangan sempat terjadi peristiwa kerusuhan.
Hal ini menjadi rentetan dari suasana perpolitikan tanah air yang memanas akhir-akhir ini pasca Pemilu 2019.
"Kami menolak dengan tegas kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pasca Pilpres. Kami serahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada TNI/Polri maupun pada lembaga yang berwenang," ucap KH Chamzawi, Kamis (13/6/2019).
Menurutnya, masyarakat membutuhkan ketenangan, ketenteraman serta kedamaian dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Milomir Seslija Ungkap Penyebab Rapuhnya Lini Pertahanan Arema FC dalam Tiga Laga Terakhir
• Perubahan Jalur Runway Jadi Alasan Mundurnya Rencana Groundbreaking Pembangunan Bandara Kediri
Sementara kerusuhan akan membawa kerugian besar bagi masyarakat Indonesia.
KH Chamzawi juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi dengan melakukan tindakan melawan hukum.
"Kami imbau masyarakat, mari kita jaga kesatuan dan persatuan negara kita Republik Indonesia ini. Karena NKRI adalah harga mati," ujarnya.
Hal senada juga diucapkan oleh tokoh pemuda remaja Masjid Darussalam Sanan, Purwantoro, Blimbing Kota Malang, Syaifuddin Zuhri.
Ia mengaku menolak segala macam demo yang berpotensi mencederai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebelum atau sesudah sidang di Mahkamah Konstitusi.
• Proses Lelang Jabatan Kepala OPD di Malang Pakai Aplikasi Sijapti, Bisa Akses Langsung & Terbuka
"Kami tidak ingin ada demo yang berpotensi rusuh terkait sengketa Pilpres 2019 di MK," ucapnya.
Zuhri mengajak masyarakat untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwenang untuk menguji kebenaran sesuai fakta hukum yang berlaku.
"Kami mendukung TNI/Polri untuk menghukum pelaku kerusuhan apabila memang terjadi sesuai hukum yang berlaku. Mari kita jaga NKRI ini dengan penuh kedamaian," tandasnya. (Surya/Rifki Edgar)
Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:
