Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Banyak Mendapat Keluhan Terkait Zonasi PPDB

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Dewan Pendidikan Tulungagung banyak menerima keluhan dari masyarakat, terkait pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP.

Banyak yang menemui langsung Ketua Dewan Pendidikan Tulungagung, Supriyono, maupun yang mengadu lewat telepon.

Keluhan paling banyak berasal dari wali murid yang berasal dari daerah pinggiran.

• Jadi Tersangka oleh KPK, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono Mau Buka Suara

• Penilaian Djanur Terhadap Penampilan Amido Balde setelah Persebaya Ditahan Imbang Madura United

Mereka merasa diperlakukan tidak adil, karena hanya bisa bersekolah di SMP negeri pinggiran.

"SMP pinggiran dari sisi fasilitas, kualitas dan kapasitas jauh dari sekolah di kota. Tidak adil kalau siswa di pinggiran tidak boleh bersekolah di SMP yang kualitasnya bagus," ujar Supriyono, Kamis (20/6/2019).

Apalagi, lanjutnya, sebagai warga negara, para orang tua ini sama-sama membayar pajak.

Seharusnya mereka sama-sama punya hak untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dengan kualitas terbaik.

• Keluhan Wali Murid Soal Zonasi PPDB di Tulungagung, Sebut Tak Adil Bagi Siswa yang Jauh dari Sekolah

Dia mengatakan, jika Kementerian Pendidikan ingin meratakan pendidikan, seharusnya fasilitas dan mutu pendidikan sekolah pinggiran disamakan dulu dengan sekolah yang ada di kota.

"Perlakukan tidak adil itu tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945," tegas Supriyono.

Selain itu, ada ketakutan terjadi penurunan semangat anak didik.

Bagi siswa di dekat sekolah favorit, mereka tidak akan berusaha mencapai prestasi terbaik agar bisa masuk ke SMP dengan kualitas pendidikan yang bagus.

• Khawatir Tak Kebagian Nomor Antrean, Pendaftar di SMPN 1 Tulungagung Mulai Antre Sejak Jam 04.30 WIB

Karena berdasar jarak rumah, mereka sudah dipastikan bisa masuk sekolah berkualitas.

Demikian juga bagi anak pinggiran, mereka jadi malas bersaing karena dipastikan hanya bisa melanjutkan di SMP pinggiran.

"Misalnya siswa dari Kecamatan Ngantru, mereka hanya boleh sekolah di Ngantru, dan tidak boleh sekolah di selatan Sungai Brantas. Ini kan menyedihkan," tutur Supriyono.

Supriyono berharap ada perubahan sistem zonasi, misalnya 60 persen untuk lingkungan dan 40 persen berdasar prestasi.

• Data Azimut PPDB Bermasalah, SMPN 3 Tulungagung Temukan Pendaftar dari Tengah Samudera Hindia

Terkait pemerataan siswa di SMP negeri pinggiran, Supriyono berharap ada konsistensi pada pagu.

Selama ini, SMP negeri di pinggiran sulit dapat siswa, karena SMP yang di kota terus menambah rombongan belajar.

"Kalau pagunya sekian, rombelnya sekian, semua harus konsisten tidak ditambah lagi," tandasnya. (Surya/David Yohanes)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com: