Dewan Pendidikan: PPDB Sidoarjo Banyak Dikeluhkan, Tapi Wali Murid Tak Banyak yang Layangkan Protes

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Orang tua atau wali murid di Sidoarjo masih tak terima dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini.

Tapi karena tidak banyak yang layangkan protes, suasana di Sidoarjo terkesan kondusif.

Demikian kata Musahili, Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo, Kamis (20/6/3019).

Menurutnya, sistem zonasi akan berdampak negatif terhadap peserta didik maupun ke sejumlah lembaga pendidikan.

(MKKS SMP Swasta Tanggapi Soal SMP Negeri Tambah Pagu di PPDB 2019, Sebut Bakal Kembali Bergejolak)

"Kami juga kurang sepakat dengan penerapan sistem zonasi. Karena tidak menggunakan nilai, sehingga banyak anak dengan nilai bagus malah sulit mendapat sekolahan," kata dia.

Dia menyebut, penerapan sistem baru ini tanpa dibarengi dengan persiapan yang matang. Termasuk sosialisasi juga dirasa sangat kurang, sehingga membingungkan banyak pihak.

"Pemerataan boleh, tapi seharusnya kan semua disiapkan dulu, bukan mendadak seperti ini. Dan kalau pendidikan seperti itu, malah apa jadinya. Karut marut," tandas dia.

Banyak sekolah juga bakal terkena dampak sistem ini.

Dicontohkan SMPN 1 Sidoarjo, karena penerimaan hanya zonasi, tanpa dasar nilai, dia menganggap tinggal menunggu waktu saja sekolah tersebut akan 'tidak karu-karuan'.

"Apa jadinya nanti sekolah-sekolah favorit itu, lihat saja. Saya yakin, gak karu-karuan nanti," sebut Musahili.

(Wali Murid Geruduk Dinas Pendidikan Jatim Lagi, Minta PPDB Dibatalkan atau Kuota UN Ditambah)

Keluhan yang diterima Dewan Pendidikan sangat banyak terkait sistem baru ini.

Menurutnya, semua serba dilematis. Dicontohkan warga Tulangan, sepandai apapun tentu kesulitan cari sekolah karena di sana tidak ada SMA Negeri.

Ya, warga Sidoarjo juga sudah banyak mengeluh ke berbagai pihak.

Bupati Saiful Ilah juga mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkit proses penerimaan siswa baru ini.

"Banyak sekali keluhan, kita sampai bingung. Sementara sistem itu yang menerapkan adalah pemerintah pusat," jawab Saiful Ilah.