Dari Villa di Kota Batu Tak Pernah Bayar Pajak Hingga Futsal Wartawan Seluruh Jawa Timur

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Berikut lima berita terpopuler Jawa Timur di TribunJatim.com pada Minggu (4/9/2017): 

1. Aneh, Villa di Kota Batu Tak Pernah Bayar Pajak, Pemilik Harus Setor 'Upeti' ke Paguyuban

Villa dan homestay di Kota Batu makin menjamur. hampir semua penduduk di wilayah Songgoriti mengambil kesempatan untuk membangun usaha villa dan homestay.

Ada juga yang menyediakan sebagian rumahnya untuk disewakan. Namun siapa sangka villa dan homestay di Songgiriti ternyata tidak pernah membayar retribusi pajak kepada Pemkot Batu.

Beberapa diantara mereka hanya membayar restibusi itu ke paguyuban villa dan homestay di sana.

Seperti diungkapkan oleh seorang pemilik villa di Songgoriti, Yudha. Dia mengatakan, sejak dulu tidak pernah ada tarikan dari Pemkot Batu. Baik itu retribusi pajak maupun retribusi yang lainnya.

"Gak pernah ada Mbak dari dulu. Ya kalau PBB kan ditanggung sendiri sama yang punya villa atau homestay," ujarnya, dia kepada Suryamalang.com, Minggu (3/9/2017).

Menurutnya, retribusi penghasilan dari pemilik villa ini sudah dibayarkan ke ketua paguyuban. Tarikan itupun sangat murah, sekitar Rp 25 ribu perkamar. Tentu pajak itu dirasa sangat mahal bagi pemilik villa. Tarikan pajak tersebut dibayarkan setiap bulan.

"Harga perkamar kan juga beda-beda. Kalau fasilitasnya lengkap, lebih mahal. Ya itu kan bukan pajak tetap, mungkin kalau ada tarikan tetap lebih baik," jelasnya.

Ia dan beberapa pemilik villa dan homestay lainnya juga berharap ada kebijakan yang mengatur tarikan pajak yang tetap dan teratur.

Dirinya mengaku memang ketika liburan banyak pelanggan yang menginap. Tetapi jika harus membayar pajak dengan jumlah yang segitu, bagi mereka masih terlalu besar.

"Kalau satu rumah ada empat, sebulan bayar segitu termasuk berat sih mbak," imbuh dia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bagus S. Ia mengatakan pajak tersebut seharusnya disesuaikan dengan penghasilan dari setiap villa maupum homestay.

Karena, menurutnya penghasilan setiap villa atau homestay itu tidak sama.

"Kadang sehari itu bisa dua sampai tiga kamar. Kadang enggak ada. Tapi bayarnya setiap bulan," kata dia.

Pembayaran pajak ini, menurut mereka untuk menjamin keamanan bagi pemilik villa.

Mulai keamanan razia, hingga keamanan dari berbagai macam tarikan yang lainnya. Semua pemilik villa sudah dijamin aman.

Sementara itu, pihak Pemkot Batu saat dikonfirmasi terkait retribusi pajak untuk villa maupun homestay mengaku tidak ada. Meskipun ada perda yang mengaturnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Zadim Efisiensi mengatakan kalau nanti akan ada perbaruan perda pajak, terutama untuk villa dan homestay.

"Perda yang saat ini memang berlaku untuk hotel, restoran, tempat hiburan. Ya nanti diperbarui, saya lupa persis nomor perdanya. Yang jelas sudah lama tahun 2010," kata Zadim.

Iapun mengakui jika di Songgoriti potensi pajaknya sangat besar. Dikatakannya, Perda Pajak itu nanti akan diperbarui dan disesuaikan dengan villa dan homestay.

Sehingga pemilik villa dan homestay tidak sampai terlalu terbebani dengan tarikan pajak.

Zadim mengungkapkan, penghasilan pajak terbesar memang dari hotel, restoran, dan tempat hiburan.

"Dari pajak memang bisa menambah PAD. Ya nanti dirubah sesuai kriteria. Sementara memang mereka membayar pajak ke paguyuban," imbuh dia.

Dalam perda yang baru nanti, akan ada keringanan untuk pemilik villa atau homestay baru.

Alasannya, memberikan ruang untuk usaha baru. Sementara itu, hingga bulan Agustus, prosentase pendapatan PAD dari pajak sudah mencapai sekitar 60 persen.

Target nanti akhir November sudah mencapai 80 persen. 

2. Delapan Bulan JT Mangkrak dan Kendaraan Dibiarkan Liar, Jalan Nasional Makin Rusak Parah

Jembatan timbang yang tersebar di seluruh Jatim akan kembali dioperasikan pada September 2017 ini.

Jembatan yang mengatur batas kapasitas muat dan angkut kendaraan barang itu mangkrak sejak sejak Januari lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, kembali beroperasinya jembatan timbang ini patut dinantikan.

"September Kementerian Perhubungan rencananya akan mengoperasikan jembatan timbang. Truk wajib masuk jembatan timbang lagi," terangnya, Minggu (3/9/2017).

Delapan bulan, jembatan yang membatasi kelas jalan di setiap jalan raya nasional itu dibiarkan tak berfungsi. Akibatnya, semua kendaraan selama ini bebas mengangkut berapa pun muatan dan tonase tanpa ada pemeriksaan. 

Dampaknya selain hilangnya pendapatan, potensi kerusakan jalan juga semakin besar. 

Ribuan kendaraan selama delapan bulan melintas tanpa dicek beban angkut dan berat muatan mereka. Di Jatim sendiri ada 19 jembatan timbang.

Tersebar di setiap daerah dan perbatasan mulai Banyuwangi, Tuban, Ngawi, hingga Banyuwangi.

Selama ini, dampak yang ditimbulkan karena liarnya kendaraan dan truk angkutan adalah jalan yang cepat rusak. Beruntung menjelang Lebaran kemarin jalan rusak telah ditambali.

Sesuai amanah UU 23 Tahun 2014, jembatan timbang yang sebelumnya dibangun Pemprov diambil alih oleh pusat. Tidak saja aset gedung, kewenangan mengelola juga beralih ke pusat.

Seharusnya mulai Januari 2017 alih kelola itu sudah berjalan. Namun karena masih tarik ulur, sejak bulan tersebut jembatan timbang itu malah ditutup. 

Belum jelas alasan tidak dioperasikannya jembatan itu. Apakah ketidaksiapan pusat atau provinsi yang enggan menyerahkan semuanya. Sebab dalam catatan Surya, Pemprov Jatim resmi menolak.

Pemrpov Jatim melayangkan surat permintaan pengelolaan jembatan ini tetap ditangani Jatim.

Selain karena menyangkut layanan sehingga lebih tepat jika pemerintah terdekat. Pusat cukup kebijakan.

Meski diambil alih pusat, namun jembatan timbang sampai hari ini belum juga dioperasionalkan. Seluruh kantor dan sistem serta peralatan pendukung mangkrak. 

Misalnya di Jembatan Timbang Trowulan Mojokerto dan Mojoagung Jombang, portal jembatan ini tertutup. Tanaman liar dengan kantor kotor terlihat nyata.

Saat arus mudik, lokasi jemabtan timbang itu sempat bersih karena dimanfaatkan untuk rest area.

Kadang juga dimanfaatkan petugas polisi untuk menggelar razia kelangkapan dokumen kendaraan.

Wahid menjelaskan, Direktorat Perhubungan Darat akan mengoperasikan jembatan timbang tersebut. "Mudah-mudahan rencana itu tegas. Sebab angkutan barang harus dikendalikan saat melintas di jalan raya. Emisi gas buang juga perlu dikontrol," tegasnya.

Kabid Angkutan Jalan dan Pengendalian Operasi Dishub Jatim, Isa Ansori menambahkan, Dishub belum menghitung secara detail berapa kendaraan yang liar yang mengangkut muatan di luar batas angkut.

Pihaknya juga  belum secara kuantitatif melakukan survei  kerusakan jalan pascatidak beroperasinya jembatan timbang. Namun selalu ditekan angka pelanggaran kelebihan muatan bersama petugas gabungan. 

Pendatapan Aslli Daerah (PAD) dari jembatan timbang di Jatim pada 2013 sebesar Rp 78 millliar.

Jumlah tresebut menurun di tahun 2015, sebesar Rp 48 milliar. Dan hingga akhir Oktober 2016 sebesar Rp 25 milliar.

Alih kelola jembatan timbang itu, Pemprov Jatim juga kehilangan aset dri APBD sebesar Rp 288 milliar. Aset yang hilang ini yakni berupa bangunan, lahan, komputer, dan CCTV.

3. Ketua Umum GP Ansor: Konflik Rohingya di Myanmar Terkait Minyak dan Gas

Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersikap hati-hati, terkait krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar.

Sebab Ansor melihat ada upaya penggiringan isu konflik agama, untuk menutupi konflik berlatar belakang sumber daya alam.

“Ada yang mencoba memelintir dan menggoreng seolah isu Rohingya adalah konflik agama. Umat muslim diperlakukan semena-mena oleh umat lain, katakanlah Budha,” ujar Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (3/9/2017) saat menghadiri Musyawarah Cabang PC Ansor Tulungagung, di Pondok MIA Tulungagung.

 Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersikap hati-hati, terkait krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar.

Sebab Ansor melihat ada upaya penggiringan isu konflik agama, untuk menutupi konflik berlatar belakang sumber daya alam.

“Ada yang mencoba memelintir dan menggoreng seolah isu Rohingya adalah konflik agama. Umat muslim diperlakukan semena-mena oleh umat lain, katakanlah Budha,” ujar Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (3/9/2017) saat menghadiri Musyawarah Cabang PC Ansor Tulungagung, di Pondok MIA Tulungagung.

Pemerintah Myanmar sulit untuk memperluas area ekspoitasi, karena belum banyak yang percaya.

“Myanmar baru saja lepas dari junta militer. Belum banyak pihak yang bercaya dengan perbahan di Myanmar,” bebernya.

Sebagai jalan termudah, maka pemerintah mengusir etnis Rohingya untuk kepentingan ekploitasi.

Nah, niat tersebut kemudian dibungkus dengan konflik antar agama. Sedangkan perusahaan multinasional sudah mengantre, antara lain dari Inggris, Perancis, Malaysia, Brunai, China, dan Rusia.

Niat pemerintah Myanmar mengusir Etnis Rohingya kian mendapat pembenaran, sebab etnis ini mempunyai sejarah panjang sebagai pemberontak. Mereka berusaha menjatuhkan pemerintah yang sah.

“Umat Budha memang diajarkan untuk bersikap moderat. Itulah mengapa mereka juga memilih diam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya,” tutur Gus Yaqut.

Dia berharap, umat muslim Indonesia melihat konflik Rohinya secara utuh.

Sebab ada kelompok tertentu yang sengaja menebar kebohongan, dengan tujuan menghimpun bantuan kemanusiaan.

Namun bantuan tersebut nantinya disalurkan kepada kelompok teroris di negara tersebut.

“Jika memberikan bantuan, salurkan melalui lembaga yang terpercaya, agar bantuannya tepat sasaran. Lembaga penyalurnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 

4. Pesta Miras di Malam Takbiran, 1 Tewas, 1 Kritis, 9 Orang Nyungsep di IGD

 Sebanyak 11 orang warga Tulungagung dilarikan ke IGD RSUD dr Iskak Tulungagung, karena pesta minuman keras (Miras) yang digelar di malam takbiran, Hari Raya Idul Adha, Kamis (31/8/2017).

Dari jumlah tersebut, Minggu (3/9/2017) pagi, Agus Setiawan (25) alias Gogon, seorang dari korban dinyatakan meninggal dunia.

Agus meninggal setelah menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Iskak dan kritis selama beberapa hari.

Kabag Ops Polres Tulungagung, Kompol M Khoiril mengatakan, pesta miras digelar di rumah Yanto,  Jalan Diponegoro Gang IV Tulungagung, usai pesta perkawinan anaknya.

Pesta miras diikuti 11 orang bersamaan dengan malam takbiran dan menghabiskan dua dus, antara 24 atau 48 botol miras.

Akibatnya, dua oeang dilarikan ke rumah sakit pada Jumat (1/9/2017) malam.

Sedangkan sembilan orang lainnya dibawa ke RSUD dr Iskak Sabtu (2/9/2017) pukul 14.00 WIB.

"Dugaannya mereka keracunan minuman keras. Kami sudah mengambil barang bukti sisa minuman di TKP," ujar Khoiril.

Dari temuan di lokasi, jenis minuman yang dikonsumsi merek Alimi dicampur Coca-Cola dan Kuntul.

Saat ini, setelah Agus dinyatakan meninggal dunia, tinggal 10 orang yang dirawat di rumah sakit. Satu dirawat di yellow zone (semi kritis) IGD, dan sembilan lainnya dirawat di green zone.

5. 16 Tim Futsal Wartawan Se-Jatim Tarung Berebut Piala Gubernur

Turnamen FutsaL Antar Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Piala Gubernur Jatim 2017 disambut antusias.

Sebanyak 16 tim kelompok wartawan se-Jatim sudah memastikan ikut ambil bagian.

Ketua Pokja wartawan Pahlawan Pemprov Jatim, Fiqih Arfani mengatakan, tingkat partisipasi wartawan di Jatim cukup luar biasa.

Turnamen ini bakal digelar di Gool Futsal Mangga Dua Surabaya,19 September - 10 Oktober 2017.

"Sampai hari Minggu (3/9/2017), sudah 16 tim yang menyatakan ikut. Tidak hanya tim wartawan Surabaya, tapi kota dan kabupaten di Jatim lainnya sudah konfirmasi," kata Fiqih Arfani, Minggu (3/9/2017).

Tim Pokja wartawan yang sudah konfirmasi ikut turnamen ini, yakni tim Pokja Polda Jatim, Wartawan Hukum (Wankum), Hoofdbureau Polrestabes Surabaya, Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub), dan Ekonomi dan Bisnis (Ekbis).

Lalu wartawan Pemkot dan DPRD Surabaya, DPRD Jatim, KONI Jatim, Pahlawan FC Pemprov Jatim, Malang, Blitar, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, dan Madura.

"Masih bisa tambah lagi, karena Pasuruan juga kami undang," tuturnya.

Menurut rencana, panitia pelaksana (Panpel) menjadwalkan temu teknik manajer di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (4//9/2017) besok.

Pertemuan ini guna membahas teknis pelaksanaan turnamen ini.

"Kami memberi kesempatan masing-masing tim mendaftarkan 15 pemain. Teknis pelaksanaan dibicarakan dalam manajer meeting besok (4/9/2017)," ucapnya.

Meski Senin (4/9/2017) sudah digelar pertemuan teknik, tapi masing-masing tim belum diharuskan menyerahkan daftar 15 pemain. Tim masih diberi kesempatan menyusun dan mendaftarkan pemainnya di lain hari.

"Daftar pemainya belum besok finalnya, tentatif. Kecuali ada tim yang sudah fix, ya mongo (silahkan)," pungkas Fiqih.