Dari Kata Toyota Astra Soal Kecelakaan Setya Novanto hingga Pekerjaan Besar Menanti Panglima Baru

"Besok itu konsolidasi organisasi. Itu bagian penting memastikan kepemimpinan partai ini bisa berjalan secara efektif. Sehingga Partai Golkar tidak hanya eksis, tetapi tetap melakukan langkah-langkah politik dan mencapai target-terget politik yang sudah ada," tutupnya.

4. Nazaruddin Sebut Anas Urbaningrum Dapat Jatah 11 Persen Kentungan e-KTP

Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebutkan menerima jatah sebesar 11 persen dari keuntungan proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Berdasarkan keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhmmad Nazaruddin dalam persidangan perkara terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, bagian itu dari 49 persen keuntungan proyek e-KTP.

Namun, Nazaruddin mengaku tidak tahu realisasinya karena pada tahun 2011, atau tahun untuk realisasi, Nazaruddin menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau realisasinya kan saya 2011 sudah ada kena masalah. Tapi kesekapatan seperti itu waktu itu," kata Nazaruddin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Selain karena ditahan KPK, Nazaruddin mengaku tidak tahu lantaran proyek tersebut menggunakan tahun anggaran tahun jamak (multi years) dari tahun 2011 sampai 2013.

Nazaruddin mengakui jatah untuk bekas rekannya di partai Demokrat tersebut tergolong besar. 

Namun nilai itu dianggap wajar mengingat Anas saat itu adalah ketua fraksi Partai Demokrat dan dia lah yang mengkomunikasikan supaya program itu jalan.

"Karena dengan proyek Rp 5,9 triliun itu adalah pengadaan terbesar untuk pemerintahan. Kalau nggak didukung sama kebijakan politik yang luar biasa nggak akan berjalan program ini," kata dia.

Menurut Nazaruddin sebenarnya jatah itu diperuntukkan untuk fraksi Partai Demokrat. 
Namun, karena jabatan ketua dipegang Anas maka uang itu untuk dia.

"Kalau dibilang kan bilangnya untuk fraksi. Tapi kan realisasi untuk pribadi," katanya.

5. Sejumlah Pekerjaan Besar Menanti Panglima Baru TNI Pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI yang baru pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

Jenderal Gatot tak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

"Ada pekerjaan besar Panglima TNI yang baru nanti," kata Al Araf saat ditemui di Kantor Imparsial, kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

"PR" tersebut, di antaranya, Panglima TNI yang baru harus tetap seorang tentara yang profesional, netral, dan tidak berpolitik.

Hal ini penting mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik.

"Oleh karenanya, tugas Panglima TNI yang baru harus tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang terpilih secara demokratis," ujat Al Araf.

Panglima baru juga harus memastikan proses reformasi di TNI berjalan, meski saat ini telah berlangsung dan memperoleh banyak capaian.

"Namun, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu ditata misalnya reformasi peradilan militer," ujar Al Araf.

Hal lainnya, memastikan proses transformasi pertahanan yang baik, dalam hal modernisasi alutsista.

Selain alutsista yang masih terbatas, lanjut dia, berdasarkan buku putih pertahanan, kondisi alutsista TNI hanya 50 persen yang layak pakai dan 50 persen lainnya tidak layak pakai.

Oleh karena itu, proses pengadaan alutista diharapkannya berlangsung transparan.

"Tanpa proses transparansi dan akuntabilitas maka sulit sekali untuk dilakukan modernisasi alutista ke arah yang lebih baik," ujar Al Araf.

Dia juga berharap Panglima TNI yang baru dapat memastikan kesejahteraan prajurit.

Tentara yang profesional, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan prajurit.

Selain itu, menggiatkan orientasi pertahanan dari orientasi pertahanan ke dalam menjadi ke luar.

"Soal konflik Laut China Selatan harus menjadi problem yang dipikirkan oleh Panglima TNI yang baru, (soal) perbatasan, dan lain sebagainya," ujar dia.

Pekerjaan rumah lain yang dinilai Al Araf tidak kalah penting adalah soal evaluasi kebijakan yang keliru pada MoU antara TNI dengan sejumlah kementerian, dalam hal operasi militer selain perang.

Misalnya, kerja sama antara TNI dan Kementerian Pertanian dalam hal mengurus cetak sawah.

Menurut dia, kerja sama semacam itu tidak sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang TNI soal operasi militer selain perang.

"Operasi militer selain perang menurut Undang-Undang TNI harus melalui Presiden bukan melalui MoU atara Panglima dengan instansi yang ada," ujar dia.