Inventarisir Tanah di Desa-desa, BPN Libatkan Tentara dan Polisi
Tentara dan polisi kini dilibatkan oleh BPN untuk menginventarisir tanah warga di desa-desa. Padahal ...
Penulis: Rahadian Bagus | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Inverntarisasi tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun, dijadikan pilot project atau percontohan bagi kabupaten di Indonesia.
Pasalnya, berbeda dengam daerah lainnya, BPN Kabupaten Madiun menginventarisir tanah dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat kabupaten.
Program ini disebut Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif
Inovasi dibidang pencatatan tanah dari BPN Kabupaten Madiun ini nantinya akan diterapkan di seluruh BPN se-Indonesia, agar pencatatan tanah lebih cepat selesai.
Hal itu disampaikan Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sudarsono, kepada wartawan saat melakukan peninjauan di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (7/3/2018).
Sudarsono menuturkan, IP4T Partisipatif merupakan inovasi BPN Kabupaten Madiun dan akan dijadikan percontohan bagi BPN tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Dengan menggunakan IP4T Partisipatif diharapkan akan memudahkan dan mempercepat dalam inventaris tanah secara lebih akurat.
Dikatakan Sudarsono, saat ini tanah yang sudah bersertifikat mencapai sekitar 50 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang ditargetkan seluruhnya akan bersertifikat pada 2024.
Sedangkan pada 2018 ditargetkan ada 7 juta bidang tanah yang akan disertifikat. Sudarsono optimis, dengan adanya terobosan IP4T Partisipatif dimungkinkan pada 2023 seluruh tanah di Indonesia bersertifikat.
"Kalau target lebih cepat. Saat ini baru ada sekitar 50 juta yang bersertifikat. Dengan adanya tambahan terobosan IP4T Partisipatif, tahun 2023 mudah-mudahan sudah bisa selesai," jelasnya.
Dia menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Madiun ini, Kementerian ATR/BPN, juga mengajak kepala kantor wilayah BPN, sejumlah bupati dan perwakilan bupati di Sulawesi Tengah.
"Kami mengajak sejumlah bupati dari Sulawesi Tengah ke sini karena di tingkat provinsi, BPN Sulawesi Tengah yang akan dijadikan pilot project. Ini supaya mereka mengetahui inovasi dari Madiun," imbuhnya.
Kepala BPN Kabupaten Madiun, Budi Martono, mengatakan ide inovasi IP4T Partisipatif muncul setelah mendapat target untuk mendata 64.000 bidang tanah oleh Kementerian ATR/BPN kepada BPN Kabupaten Madiun.
Dengan keterbatasan personel dan pendanaan, ia berpikir target itu tidak akan tercapai apabila inventarisir dilakukan pihak BPN Kabupaten Madiun sendiri, tanpa adanya pihak lain.
"Program IP4T itu program dari pemerintah pusat. Kami hanya menambah partisipatif. Yaitu dengan melibatkan seluruh komponen perangkat negara yang ada di desa-desa, seperti kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan juga kamituo untuk melakukan pendataan tanah," ucapnya.
