Wakil Ketua KPK Soroti Aktivitas Kampanye Calon Kepala Daerah yang Makan Biaya hingga Puluhan Miliar

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Demi mewujudkan Pilkada 2018 yang berintegritas, KPK menggelar acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Paslon Kepala Daerah Jatim.

Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Dalam acara tersebut, hadir Wakil Ketua KPK, Irjen Pol Basaria Panjaitan; Mendagri, Tjahjo Kumolo; PLH Gubernur Jawa Timur, Sukardi; Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito; serta pejabat dan Forkopimda yang lain.

Hadir juga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta seluruh pasangan calon Bupati/Wali Kota dan Calon Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jawa Timur.

Inspeksi Jalur Kereta, Dirut PT KA Trauma Dengan Kecelakaan KA Sancaka vs Truk Trailer

Dalam sambutannya, Irjen Pol Basaria Panjaitan selaku Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa penanaman nilai integritas kepada paslon kepala daerah merupakan hal yang penting.

"Upaya pencegahan lebih awal itu lebih baik daripada penindakan, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang bapak ibu pikirkan ketika nanti sudah menjadi kepala daerah," kata Basaria membuka sambutannya.

Basaria pun memulai dengan menyoroti pencalonan dan aktivitas kampanye yang dilakukan oleh cagub-cawagub yang bisa memakan biaya ratusan miliar dan cabup/cawali-cawabup/cawawali yang mencapai puluhan miliar rupiah.

"Padahal harta kekayaan bapak ibu cuma Rp 8 sampai 9 miliar dan kalau diberikan semua saja masih kurang," kata Basaria.

Hati-hati! Tubuhmu akan Alami 5 Hal Buruk ini Bila Kebanyakan Makan, Gak Cuma Tambah Gemuk Lho

Lalu untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, paslon yang merupakan seorang petahana akan melakukan pemungutan melalui kepala dinas di lingkungan kerjanya.

"Itu modus yang ditemukan di KPK selama ini, atau baik yang petahana atau bukan, ada mahar politiknya," lanjutnya.

Basaria lalu menegaskan bahwa jangan sampai rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol menggunakan mahar politik yang nantinya berujung pada money politics dan memperkaya parpol tersebut.

"Makanya parpol harus membuat kode etik dan membuat pengelolaan dana secara transparan," ujar Basaria.

Basaria juga meminta kerja sama KPU untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat jangan mau menerima calon yang memberikan sesuatu agar memilih calon kepala daerah itu.

Penumpang Ketumpahan Air Panas, Garuda Indonesia Digugat Rp 11,25 Miliar, Begini Kronologinya

"Saya yakinkan kepada ibu dan bapak calon kepala daerah, masyarakat tidak akan memilih ibu dan bapak karena uang," tegasnya.

Basaria tahu karena berdasarkan fakta yang ditemuinya di lapangan, masyarakat hanya menerima uang karena kebutuhannya dan belum tentu akan memilih calon yang memberinya uang.

"Siapapun boleh naik tapi korupsi harus turun," pungkasnya.

Yuk subscribe Channel TribunJatim.com lainnya:

YouTube:

Instagram: