Tingkatkan Kualitas Pendidikan SMA/SMK, Khofifah Andalkan Program TisTas

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Permasalahan sekolah jenjang menengah SMA/SMK usai terdampak pemberlakukan UU Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 sampai kini masih dikeluhkan warga Jawa Timur.

Kewenangan SMA/SMK yang mulanya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kota saat ini beralih dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Hal ini menimbulkan sejumlah dampak seperti sekolah yang dulunya gratis saat ini harud ditarik biaya SPP.

Keluhan itu kerao disampaikan warga pada calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa. Baik saat blusukan maupun saat dialog bersama Bamag beberapa waktu lalu.

Terkait masalah itu, Khofifah sudah menyiapkan solusi tersendiri yang ia cantumkan dalam nawa bhakti satya.

"Dari segi aturan memang susah kalau untuk mengmbalikan. Kewenangannya saat ini SMA dan SMK ada di pemprov," kata Khofifah, Kamis (3/5/2018).

Mantan Menteri Sosial ini mengamini bahwa pasti banyak pihak, pemda dan terutama orang tua murid yang merasa kaget.

Namun itu adalah aturan yang memang sudah ditetapkan dan tidak bisa lagi diubah. Terbukti sejumlah upaya judisial review yang diajukan sejumlah kabupaten kota juga ditolak.

"Saat saya masih di Kementerian Sosial, itu sempat dirapatkan dan dihitung. Butuh sekitar Rp 480 miliar sekian kalau mau take over menggunakan APBD provinsi. Tapi kalau dari biaya ABPD sangat sedikit kemungkinnnya," jelasnya.

Saat ini saja, Khofifah menjelaskan, anggaran pendapatan Pemprov Jatim sebeaar Rp 28,2 trilliun. Namun anggaran belanjanya sebesar Rp 29,8 trilliun. Sehingga ada defisit sebesar Rp 1,6 trilluun.

"Kalau tidak ada tambahan pendapatan, katakankah butuh Rp 500 miliar, lalu diambilkan dari mana. Maka untuk itu kami membuat Program Tistas," ucapnya.

Program TisTas merupakan program pendidikan gratis berkyalitas yang masuk dalam poin nawa bhakti satya di Jatim Cerdas dan Sehat. Program TisTas ini adalah pemberian beasiswa di jurusan yang siginifikan memberikan multi player effect untuk siswa.

Selain itu program ini jug memberikan tunjangan PKL siswa di jurusan prioritas kelautan, teknologi pertanian, dan pariwisata.

Tidak hanya itu, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya juga menyiapkan format magang. Ditegaskan Khofifah, magang yang dimaksud bukn sekedar pelatihan selama sembilan hari. Tapi magang selama satu semester.

"Supaya siswa tahu rasanya nyemplung di duni kerja seerti apa. Kalau bisa teori cukup tiga semester, supaya matang praktik," tegas Khofifah.

Oleh sebab itu program partnership dengan perusahaan saat ini penting untuk dibangun. Agar nantinya apa yng dibutuhkan oleh perusahaan bisa disupport oleh SMK. Konsep seperti itu yang dikatakan Khofifah belum diterapkan saat ini.

"Kebijakan menarik ke provinsi untuk jenjang SMA SMK ini keuntungannya di sini, pemetaan lulusan SMK bisa dipetakan lebih komprehensif," tandasnya. (Surya/Fatimatuz Zahroh)