Polres Tanjung Perak Disebut Dua Kali Keluarkan SP3 Kasus Dugaan Pemerasan di Pasar Atum
Polres Tanjung Perak kembali mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan pemerasan pedagang di Pasar Atum.
Penulis: Samsul Arifin | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk kedua kalinya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penggelapan dan pemerasan pedagang di Pasar Atum Surabaya.
Direktur PT Prosam Plano & Co, Indrayono Singkawang selaku pengelola Pasar Atum menjadi tersangkanya.
Sebelumnya, SP3 pertama dalam kasus ini ditarik kembali setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memenangkan praperadilan yang diajukan pedagang Pasar Atum, Husein Gosal.
(83 Kloter Terbang Dari Embarkasi Surabaya, Situbondo Jadi yang Perdana, Lalu . . .)
(Lelang Gagal, Pembagian Seragam Gratis Siswa di Kota Blitar Molor)
Majelis hakim yang diketuai Unggul Mukti Warso pada Agustus 2017 lalu memenangkan praperadilan Husein.
Hakim Unggul memerintahkan Polres Tanjung Perak menarik SP3 dan diminta melanjutkan penyidikan serta segera melimpahkan berkas kasus itu ke Kejari karena dinilai sudah cukup bukti.
Sempat berbahagia, Husein kembali kesal.
Bagaimana tidak, dia menyebut polisi kembali mengeluarkan SP3 yang kedua dan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerasan pedagang itu.
Menanggapi hal ini, Husein melalui Kuasa hukumnya, Alexander Arief menilai polres telah mengabaikan perintah pengadilan.
Menurutnya, Polres sempat mematuhi permintaan pengadilan dan melanjutkan penyelidikan, namun setelah dua bulan berlalu, polres mengeluarkan SP3 kedua.
(Mobil Jeep Tua Antar Risma Bawa Penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize ke Balai Kota)
(Pertigaan Boboh Menganti Gresik Langganan Macet Parah)
Berbeda dengan SP3 pertama yang menyatakan kasus ditutup karena tidak cukup bukti, SP3 kali ini menyatakan apa yang dilakukan Indrayono bukan merupakan tindak pidana.
"Putusan praperadilan itu bukan bersifat final, tidak ada upaya hukum lagi, sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dieksekusi," ujar Arief pada, Selasa, (10/7/2018).
Menurut dia, dengan dikeluarkannya SP3 itu, sama saja polres mengabaikan putusan pengadilan.
"Yang saya heran kok penyidik ini tidak patuh dengan perintah pengadilan," ucapnya.
Arief pun mengklaim pihaknya telah melaporkan Polres Tanjung Perasa ke Divisi Propam Mabes Polri dan lainnya.
Sementara itu, Humas PN Surabaya masih belum bisa berkomentar atas kasus ini.
Mereka mengaku masih harus membaca kembali putusan majelis hakim kala itu.
Sebab, putusan praperadilan itu dianggap sudah lama.
"Saya masih harus pelajari dulu salinan putusannya, isi putusannya waktu itu apa saja," katanya.
(Dikabarkan Tunangan dengan Hailey Baldwin, Justin Bieber Akhirnya Beri Konfirmasi)
Sebelumnya, Indrayono dilaporkan Husein ke Polres Tanjung Perak karena diduga memeras dan menggelapkan uangnya.
Husein mengklaim telah membayar pergantian instalasi listrik senilai Rp 1,6 juta per meter persegi tetapi dianggap belum dan masih diminta membayar.
Jika tidak dibayar dianggap sebagai utang dan dikenakan denda tiga persen per bulan. Husein juga dilarang merenovasi standnya di Pasar Atum jika masih belum melunasinya.
(Mobil Jeep Tua Antar Risma Bawa Penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize ke Balai Kota)
(945 Mahasiswa Surabaya Berebut Djarum Beasiswa Plus, Inilah Rangkaian Tes yang Harus Dijalani)
