Pelantikan Massal 40 DPRD Kota Malang Hasil PAW Spesial, Berikut Deretan Pejabat Penting yang Hadir

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam pelantikan 40 anggota baru DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW), Senin (10/9/2018). Tjahjo juga didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menurut Pakde Karwo, panggilan Soekarwo, kehadiran Tjahjo dalam agenda pengambilan sumpah janji anggota PAW itu menjadi hal spesial.

Tjahjo dan Soekarwo duduk di depan bersama Plt Walikota Malang Sutiaji dan Plt Ketua DPRD Kotw Malang Abdurrachman.

"Luar biasa, beliau mau menghadiri pelaksanaan pelantikan, bapak Mendagri," kata Soekarwo disambut riuh tepuk tangan.

Selain itu, sejumlah pejabat tinggi setingkat Dirjen juga hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah janji itu.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Malang mengucapkan terima kasih," ujarnya, Senin (10/9/2018).

Dipaparkan Soekarwo, pelaksanaan pelantikan itu bermakna atas dasar menempatkan manfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Malang.

"Hari ini, Mendagri rawuh ke sini, melihat dan menyatakan manfaat masyarakat Kota Malang lebih dulu dibanding kepentingan lain," tegasnya.

Pasalnya, dengan banyaknya anggota dewan yang ditajan KPK, berdampak pada kinerja di Pemkot Malang.

"Salah satunya adalah PABD 2018 yang sudah di ujung. Untuk mengakhiri stagnasi, maka dilaksanakan diskresi agar melancarkan pemerintahan," urainya.

Sebelum mengakhiri pidatonya, Soekarwo berpesan agar para wakil rakyat yang baru dilantik menjaga integritas. Hal itu menjadi dasar agar kepercayaan rakyat terhadap wakilnya bisa dipegang.

Soekarwo menilai, integritas di jajaran Pemkot Malang masih rendah. Terbukti dengan ditangkapnya sejumlah anggota dewan dan eksekutif oleh KPK. Padahal, bentuk pelayanan di Kota Malang sudah baik.

"Malang ini pelayanannya bagus. Soal pelayanan sangat bagus. Tapi soal integritas lemah. Integritas menjadi problem. Saya sudah meminta ulama untuk membantu menguatkan hal ini," jelasnya.

Proses pengesahan oleh dewan nantinya diharapkan bisa dijalankan dengan baik. Soekarwo mendorong agar praktik KKN tidak dilaksanakan. Melainkan lebih mengutamakan musyawarah mufakat.

"Jadi kalau belum ketemu jangan dipercepat dengan yang lain-lain. Saya kira itu yang sangat mendasar. Saya yakin 45 ini orang-orang tangguh," tutup Soekarwo. (Benni Indo)