Grace Natalie Dilaporkan Soal Kebohongan Award, PSI Jatim: Mereka Tidak Kreatif
Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie dikabarakan telah dilaporkan ke polisi terkait kasus 'kebohongan Award' pada Senin (7/11/2019).
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie resmi dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke polisi terkait kasus kebohongan award.
Tidak hanya Grace Natalie, tiga kader PSI lainnya yakni Raja Juli Antoni, Tsamara Amany dan Dara Adinda Kusuma Nasution juga ikut dilaporkan.
"Saya melaporkan mereka terkait dengan kebohongan award yang ditunjukkan kepada Prabowo, Sandiaga Uno, dan Andi Arief,” ujar Wakil Ketua ACTA, Hendarsam melalui keterangan tertulis, Minggu (6/1/2019) malam dikutip dari Tribunnews.com.
Menurut Hendarsam, laporan diterima polisi dengan nomor LP/B/0023/I/2019/Bareskrim tertanggal 6 Januari 2019.
Ketiga kader PSI dinilai sudah menghina dan melecehkan mereka yang diberi piala kebohongan.
"Selaku institusi parpol, seharusnya PSI memberikan suatu edukasi sesuai dengan adab dan prilaku kultur politik yang ada. Bentuk ini kami anggap sebagai penghinaan, pelecehan, menyakiti orang-orang dan tidak ada edukasinya dan pembelajaran disini ini hanya sekadar ingin mengolok-olok,” tutur Hendarsam.
(4 Fakta Oksana Voevodina, Miss Moscow 2015 yang Belum Genap 2 Bulan Dinikahi Sultan Muhammad V)
(Usai Jalani Sidang Pertama, Dua Pejabat Dinas LH Kabupaten Madiun Ditahan)
Hendarsam menilai, apa yang sudah diperbuat PSI sarat akan fitnah, provokatif, dan ujaran kebencian yang merugikan banyak pihak.
Terlebih kini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sedang maju pada bursa pemilihan presiden 2019.
"Saya rasa merugikan iklim demokrasi menjelang pilpres ini. Kan sebagai kita ketahui pihak Jokowi saja tidak setuju (dengan kebohongan award)," tutur Hendarsam.
Ia meminta, Kepolisian untuk menangkap pelaku dan dalang yang ada dibalik penghargaan 'Kebohongan Award' ini.
"Hal mana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya, dan juga untuk membantu program pemerintah dalam menghentikan penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang menyesatkan dan semakin meresahkan bagi masyarakat yang membaca media online," ucap Hendarsam.
Reporter: Surya/Bobby Koloway
