Dinas Pendidikan Kota Malang Anjurkan Sekolah Beri Gaji Guru Tidak Tetap Minimal UMR Jatim

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN – Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menginstruksikan sekolah menggaji guru tidak tetap (GTT) minimal sama dengan jumlah upah minimum regional (UMR) Provinsi Jawa Timur 2019 yaitu Rp 1.763.267,65.

Jika keuangan sekolah dinilai masih memungkinkan, maka dianjurkan untuk menggaji GTT setara dengan upah minimum kota (UMK) Kota Malang 2019 yaitu Rp 2.668.420,18.

Zubaidan mengatakan, anjuran itu harus dilaksanakan bagi sekolah yang ada di Kota Malang. Khususnya sekolah-sekolah negeri.

“Kami berupaya untuk negeri utamanya, kalau swasta kan kewajiban ada di yayasan,” jelas Zubaidah, Senin (28/1/2019).

(Kepala Sekolah Swasta Ini Tertipu Rp 45 Juta, Gegara Penipu Mengaku Sebagai Kadindik Kota Malang)

(Seorang Pria Mengamuk di UGD RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, Pasien Lainnya Panik)

Gaji guru GTT itu bisa diambil dari bosda dan bosnas.

Namun tidak semua GTT bisa mendapatkan upah sesuai UMR atau UMK. Hanya GTT yang telah mengajar di atas lima tahun yang berhak mendapatkannya.

“Kami menghimbau kepada sekolah prioritaskan untuk gaji guru GTT dan PTT, yang kerjanya di atas lima tahun. Kalau misalnya anggaran cukup, itu bisa gaji UMK Kota Malang,” jelas Zubaidah.

Untuk sekolah negeri, anggaran yang telah dirancang datanya bisa dilihat langsung oleh Zubaidah.

Oleh sebab itu, jika diketahui sekolah tidak memberikan hak upah GTT sesuai anjuran, sementara anggarannya tersedia, Zubaidah akan mengambil tindakan.

“Ya tentunya nanti akan saya tegas. Kan, sudah ada surat edarannya itu. Akan kami perhatikan,” tegasnya.

(Putri Ahok Posting Soal Cincin Merah dan Kutukan, Sebut BTP Bukan Ayahmu, Sindir Sang Papa?)

(Selain Venue, Ini Alasan Laga Persinga Ngawi Vs Persebaya Surabaya Kembali Mundur)

Zubaidah ingin agar kesejahteraan GTT bisa terpenuhi. Menurutnya, keberadaan GTT sangat membantu peningkatan pendidikan di Kota Malang.

Burhanuddin, Ketua MKKS SMP Negeri menjelaskan, ada usulan dari MKKS SMP terkait upah yang diberikan kepada GTT.

Dalam usulan itu, guru yang mengajar di bawah lima tahun, berhak mendapat upah Rp 1.750.000. Sedangkan guru yang sudah mengajar di atas lima tahun, mendapat upah Rp 2 juta.

Guru yang mengajar di atas 10 tahun, mendapat upah Rp 2.2500.000. Sedangkan di atas lima tahun, GTT berhak mendapatkan upah Rp 2.5 juta.

Usulan itu sudah sampai ke Gubernur Jawa Timur. Burhan berharap, usulan itu bisa disahkan lalu diturunkan menjadi perwali.

Jika ada perwali, maka sekolah akan memiliki acuan untuk menggaji guru tidak tetap.

“Kami berharap minggu depan sudah turun. Jadi kalau terkait upahnya GTT, ada perwali yang akan mengatur. Jadi memang betul itu, sudah disarankan mulai bulan Desember 2018. Hanya saja kami masih mengikuti Perwal yang sedang proses di provinsi,” ungkapnya.

(Open House Sekolah Bright Kiddie Puri Mas, Anak Diajari Kandungan Makanan Lewat Mainan Piramida)

(KemenPAN-RB Visitasi ke Sekolah Pilot Banyuwangi, Percepat Proses Menuju Akademi)

Kata Burhan, keberadaan GTT sangat penting.

Setiap tahun, ada tiga sampai empat guru pensiun di masing-masing sekolah. GTT menjadi andalan ketika sejumlah guru telah pensiun.

Di sisi lain, gaji guru GTT di Kota Malang dinilainya sudah mencukupi. Burhan menegaskan tidak ada GTT di Kota Malang yang mendapat gaji ratusan ribu.

“Minimal di atas satu juta,” paparnya.

Jumah GTT di Kota Malang ada 5 ribu lebih.

Jumlah sekolah SD Negeri ada 195 sementara swasta ada 75. 

Di sisi lain, Jumlah SMP negeri ada 27, sementara Jumlah SMP swasta ada sekitar 80 an.

Reporter: Surya/Benni Indo

(Seorang Pria Mengamuk di UGD RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, Pasien Lainnya Panik)

(Lindungi Generasi Milenial dari Jeratan Hukum, Jaksa Belusukan ke Sekolah-sekolah di Gresik)