Minta Kenaikan Penghasilan Tetap, Ribuan Anggota PPDI Ancam Mogok Kerja dan Demo Pemkab Lamongan
Minta Kenaikan Penghasilan Tetap, Ribuan Anggota PPDI Ancam Mogok Kerja dan Demo Pemkab Lamongan Jika Tuntutan Tak Dipenuhi.
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Sudarma Adi
lihat foto
Sementara itu, Ketua PPDI, Hartono menambahkan, pemerintah daerah akan merugi kalau perangkat desa ini membelot atau mogok. Hanya karena usulan PPDI tidak didengar.
Apalagi di tahun politik seperti ini, karena perangkat desa adalah pelaku langsung, sebagai petugas di TPS.
Untuk itu, Hartono berharap, Pemerintah Kabupaten Lamongan segera merealisasikan tuntutan PPDI Lamongan tersebut.
"Alangkah indahnya Kepala Daerah sebagai bapaknya perangkat desa mengabulkan tuntutan PPDI itu," ungkap Hartono.
Intinya kegiatan ini adalah menuntut kenaikan gaji perangkat desa sebesar Rp 2 juta per bulan," tegas Hartono.
Jika tuntutan ini tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat. Maka perangkat desa di seluruh Kabupaten Lamongan mengancam tidak akan melayani masyarakat di desa mereka masing-masing.
Selain mengancam mogok kerja, para perangkat desa juga akan mengelar aksi turun jalan dan menemui langsung Bupati Lamongan Fadeli di kantornya dalam waktu dekat ini. Hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.
"Itikat kita sudah baik-baik, kami tidak langsung turun ke jalan, dan hanya menggelar pertemuan dengan sejumlah perangkat desa di gedung ini, tetapi jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kemungkinan besar kita akan turun aksi ke jalan," tegasnya.
Sebab mereka yang sudah lama menunggu sejak pagi hari tidak kunjung ditemui Bupati.
Bupati Fadeli yang diharapkan hadir dan memberikan paparan terkait tuntutan mereka, tidak bisa hadir dengan alasan tengah menjalankan tugas di Kecamatan Paciran.
"Kami sudah sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati) tapi beliaunya tidak hadir," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu total jumlah perangkat desa yang hadir sebanyak 3.996 orang lebih.
Dua Wakil Ketua DPRD Lamongan, Sa'im dan Abdul Ghofur yang hadir di acara itu mengatakan, telah mengkomunikasikan hal ini langsung ke Menteri Sekretaris Negara.
Dalam komunikasi itu, sudah ada kesepakatan jika perangkat desa akan disetarakan dengan (PNS) golongan IIA, sesuai janji presiden.
"Sebelum saya datang di gedung ini menemui kalian semua, hal ini juga sudah saya sampaikan. Kami DPRD sebagai wakil rakyat akan mengawal proses ini hingga tuntas," katanya.
Sa'im berjanji akan menyampaikan di dalam rapat Banggar." Perangkat desa minta kesejahteraan tambahan," kata Saim.
