60 Persen Wilayah Jatim Rawan Bencana, Gubernur Khofifah Bakal Buat Early Warning System

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang 60 persen wilayahnya masuk dalam daerah rawan bencana.

Bahkan 35 persennya termasuk rawan bencana tinggi. 

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memiliki sistem penanggulangan bencana yang komprehensif. 

Mulai peringatan dini akan bencana, respon penanggulangan bencana sampai penanganan pasca bencana. 

"Kalau dalam indeks risiko bencana, setiap bencana alam menyebabkan kemiskinan sebesar 80 persen," kata Khofifah saat meninjau kelengkapan alat dan sistem pantauan bencana di kantor BPBD Jawa Timur, Waru, Sidoarjo, Selasa (5/3/2019).

• Gubernur Khofifah Tawarkan Wali Kota Surabaya Salurkan Block Grant Saja untuk Bantu SMA/SMK

• Tahun Depan, Gubernur Khofifah Targetkan Pelaksanaan USBN di Jatim Langsung Bisa Ketahui Nilai Siswa

Berdasarkan data dari BPBD, ada 22 kabupaten kota di Jawa Timur yang rawan banjir dari tujuh aliran sungai besar di Jatim. 

Mulai Bengawan Solo, Bondhoyudho, Pekalen dan juga Bajul Mati.

Sedangkan untuk bencana tanah longsor ada 13 kabupaten kota yang terdeteksi rawan. 

Mulai Magetan, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan wilayah selatan. 

Kemudian soal kekeringan, ada 23 kabupaten kota yang terdeteksi rawan.

Yang risiko tinggi kekeringan saat kemarau ada sebanyak 171 kecamatan dan 833 desa.

Sedangkan untuk gempa, Jawa Timur masuk zona merah semua. 

Setidaknya ada sebanyak 1490 desa yang rawan gempa. 

Dan untuk bencana tsunami, ada sebanyak 8 kabupaten kota yang terdeteksi rawan. 

Mulai Blitar, Jember, Banyuwangi. 

• Lepas Para Bikers Gowes Lintas Jawa, Gubernur Khofifah Minta Hasil Pembangunan Era Jokowi Diviralkan

• Para Tetangga Gubernur Khofifah Siap Menangkan KH Maruf Amin dan Fandi Utomo

Di Banyuwangi sendiri ada 46 desa yang rawan tsunami, sedangkan Pacitan ada 24 desa yang rawan tsunami.

Oleh sebab itu, Khofifah ingin ada sistem early warning system yang tepat di Jawa Timur. Terutama berbagis digital. 

"Maka tadi saat saya di Pusdalop BPBD, saya rasa banyak yang harus diupdate dan di upgrade secara digital. Saya saat di Mensos banyak koordinasi dengan BNPB dengan segala kecanggihan alat di sana, saya harap di Jawa Timur nggak jauh-jauh dari itu," kata Khofifah.

Khofifah ingin bisa memantau keadaan yang realtime di kawasan yang sedang waspada Bencana.

Misalnya saat ini di Jawa Timur yang status waspada adalah Bonjonegoro maka deteksi realtimenya harus jalan berapa ketinggian sungai Bengawan Solo. 

"Kita ingin segera ada koordinasi dengan provider di Indonesia, masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana bisa terupdate kondisi di sekitarnya. Misalnya mereka di sekitar Bengawan Solo dapat konfirmasi ketinggian air Bengawan Solo sekarang berapa dan potensi meluber dimana," kata Khofifah.

Begitu juga dengan peringatan di wilayah bencana yang lain. Mulai gempa, banjir, maupun longsor.

Dengann begitu masyarakat akan bisa melakukan antisipasi dan kewaspadaan yang bisa terupdate melalui sistem digital.

Menurut Khofifah hal itu tidak susah dan bisa segera direalisasi di BPBD Jawa Timur. (Surya/Fatimatuz Zahroh)