Diduga Ada Kolusi , Korban Seleksi Perangkat Demo Kantor Pemkab Kediri

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Puluhan korban seleksi perangkat desa kembali unjuk rasa. Massa mendatangi Kantor Pemkab Kediri melaporkan berbagai bentuk kecurangan seleksi penerimaan perangkat desa, Rabu (20/3/2019).

Selain melakukan orasi mengecam adanya kolusi, korupsi dan nepotisme, massa juga menggelar poster dan spanduk bernada protes kecurangan. Masalahnya nilai hasil ujian diduga direkayasa karena calon yang membayar kepada kades yang lolos dan dilantik.

Spanduk yang digelar massa bertuliskan, "Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Penipuan Terhadap Masyarakat Secara Kejam dan Pembunuhan Karakter Generasi Muda".

Riyan Yudho Pramono salah satu peserta tes perangkat lulusan Universitas Brawijaya mengaku hasil ujian yang diperolehnya kalah dengan peserta tes perangkat lulusan SMA.

"Ada juga lulusan S - 2 malah kalah dengan peserta ujian persamaan," ungkapnya.

Indikasi kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur juga terlihat dari nama-nama yang beredar saat peserta mengikuti tes yang diterimanya ternyata benar semua.

• Mahfud MD Bongkar Praktik Janggal Penggantian Pejabat di Kemenag, Singgung Pula Peran Romahurmuziy

• Aktivitas Gunung Bromo Terus Meningkat, Ikut Arah Angin, Sebaran Abu Vulkanik Sudah Sampai Pasuruan

• Lima Terdakwa Kasus Korupsi Bupati Mojokerto Dituntut Berbeda

"Nama-nama calon yang diterima semuanya orang dekat kades, namanya sudah dilingkari," ungkapnya.

Diakui Riyan, pihaknya sejauh ini memang belum bisa membuktikan adanya kolusi antara peserta tes perangkat yang mendapat rangking tinggi dengan kades.

"Kasus ini ibarat kentut, suaranya ada dan baunya dirasakan tapi sulit membuktikan," ungkapnya.

Dugaan kecurangan lainnya, hasil ujian tidak segera diumumkan. Pengumuman hasil ujian baru dilakukan setelah berselang dua atau tiga hari setelah tes.

Sementara Khoirul Anam perwakilan dari pegiat LSM menyesalkan tim pembuat soal ujian dari Universitas Brawijaya dan IAIN Tulungagung yang diduga telah mempermainkan hasil nilai ujian perangkat desa.

"Aneh kalau lulusan sarjana sampai kalah dengan lulusan SMA," ungkapnya.

Korban seleksi perangkat mendesak supaya dilakukan tes ulang yang lebih transparan. Termasuk dilakukan ujian dengan sistem CAT yang hasilnya tidak dapat direkayasa.

Sementara perwakilan pengunjuk rasa tidak ditemui anggota dewan karena sedang bertugas keluar kota. Perwakilan massa hanya ditemui staf dewan dan Sukadi,SH, Kabag Hukum Pemkab Kediri.

Sementara Sukadi memberikan penjelasan, jika tes perangkat desa bukan kewenangan Pemkab Kediri tapi kewenangan pemerintah desa.