Perluas Jumlah Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Jatim Akan Terus Bersinergi Dengan Pers

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Peran dan keberadaan pers sangat penting dalam membantu dan mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim Dodo Suharto, Rabu (27/3/2019) malam, disela-sela puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 dan HUT PWI ke-73 tingkat Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Menurut Dodo Suharto, di era digital seperti saat ini, peran media dan pers bagi BPJS Ketenagakerjaan sangat vital untuk membantu dan mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat.

Bahkan bagi BPJS Ketenagakerjaan, pers merupakan partner penting dalam rangka memperluas dan menambah jumlah kepesertaan.

"Makanya BPJS Ketenagakerjaan akan terus bersinergi dengan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujarnya.

• BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 24 Juta ke Ahli Waris Anggota DPRD Pamekasan

Di dalam moment istimewa tersebut, pihaknya, kata Dodo Suharto juga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2019 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ke-73.

Dodo Suharto berharap, ke depan, pers diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif, akurat dan berimbang.

"Terpenting, tentu selalu mendukung penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia,” tegasnya.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019 dan HUT PWI ke-73 tingkat Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya dihadiri sejumlah pejabat.

Diantaranya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

• Pekerja Dari UMKM Dibidik Untuk Jadi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan peran penting media mainstream di era post truth yang kini menyerang dunia global temasuk Indonesia.

Pasalnya di era post truth ini, media mainstream memiliki eran penting untuk menjadi jujugan alih-alih media sosial.

"Media mainstream selalu ada keterangan siapa yang menulis. Kalau tidak benar bisa diproses dengan runutan tahapan proses tertentu," kata Khofifah.

Sedangkan media sosial tidak ada mekanisme seperti halnya media mainstream.

Dimana orang bisa saja menulis apa saja tanpa melihat efek sosial, bagaimana efek harmoni pada masyarakat dan bagaimana efeknya pada integrasi bangsa.

Pertanggungjawaban semacam itu dikatakan Khofifah tidak ada di media sosial. Namun sayangnya gencarnya perkembangan teknologi membuat konsumsi media sosial di masyarakat lebih besar.

Sehingga wajar jika ada kekhawatiran insan pers bahwa media massa mainstream akan tergerus proporsinya di tengah gencarnya teknologi digital dan media sosial.

Hal itu kata Khofifah wajar, namun ia meyakinkan bahwa proporsi itu tidak akan tergeser.

"Namun bagi kami media cetak, media online akan jadi bagian penting bagaimana kebenaran akan memberikan persepsi bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah," tegasnya.

Sebagai penyelenggaran negara, hal itu menjadi penting. Sebab sebenarnya pemerintah fungsinya adalah to govern yaitu untuk melayani.

"Makanya jurnalis saat ini punya peran penting dalam menjaga keseimbangan di era post truth," tandas mantan Menteri Sosial ini. (*)