Khofifah Bakal Galakkan Kejar Paket di Jawa Timur untuk Tingkatkan IPM yang Masih Rendah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bakal menggalakkan pendidikan kejar paket di seluruh daerah di Jawa Timur.

Tujuannya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur yang masih tertinggal dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, dan peringkat 15 di seluruh Indonesia.

Untuk memperlancar penggalakan kejar paket tersebut, Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi dengan pemilik perusahaan di Jawa Timur agar memberikan layanan kejar paket pada para pekerjanya.

• Bahas Soal Post Truth, Gubernur Jatim Khofifah Ajak Kader NU Buat Saring Sebelum Sharing

Serta Pemprov Jatim juga berencana bakal mengucurkan dana bantuan keuangan untuk kejar paket ke kabupaten/kota untuk menggalakkan warganya yang putus sekolah dengan program kejar paket.

Hal itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa usai menggelar rapat terbatas dengan tema peningkatan IPM di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

"Kita ingin menginventarisir detail hal yang kita ingin intervensi secara detail. Mengapa IPM kita nomor 15 se-Indonesia dan di Pulau Jawa. Kita ingin mengurai ini dan mencari titik krusialnya," tegas Khofifah Indar Parawansa, Jumat (5/4/2019).

• Komisi E DPRD Jatim Minta Sistem Zonasi Permendikbud No 51 Ditunda Tahun Depan

Ternyata, dalam rapat tersebut, terungkap bahwa yang menyebabkan IPM Jawa Timur rendah adalah rata lama sekolah warga Jawa Timur yang rendah.

Yaitu data terakhir data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan lama waktu sekolah warga Jawa Timur adalah 7,39 tahun.

"Itu artinya putus sekolah kelas 2 SMP semester 1. Lalu siapa mereka? Ternyata sebagian mereka saat ini di atas 25 tahun," kata Khofifah Indar Parawansa.

• Pasca Gempa Sumenep, Pemprov Jatim Kirim Tim Assessment Data Bangunan Rusak di Pulau Raas

Maka, gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu melanjutkan, yang dibutuhkan adalah kejar paket C.

Meski pendidikan kejar paket ada di wilayah kabupaten/kota, namun hal tersebut menurut Khofifah Indar Parawansa tak bisa dipandang sebagai bukan kewenangan pemprov.

Dibutuhkan kesepahaman pentingnya mengintervensi mereka yang berusia 25 hingga 44 tahun yang masih berusia produktif untuk bisa dapat pendidikan program kejar paket.

• Berkunjung ke Mini Agrowisata Pemkot Surabaya, Bisa Minta Bibit Sayur Gratis!

"Tadi kita juga buka data, mereka ternyata 64 persen saat ini ada di dunia kerja. Maka kita akan koordinasi dengan pemilik perusahaan untuk bisa memberikan layanan kejar paket C bagi tenaga kerja yang belum lulus SMA. Kita harus sisir seperti itu," tegas Khofifah Indar Parawansa.

Pemprov Jatim akan menggalang komitmen dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk bisa menjalankan program ini.

Dan untuk kabupaten/kota, jika sudah ada kesepahaman visi, maka Pemprov Jatim akan memberikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota tertentu yang ingin dijadikan fokus peningkatan lama sekolah.

• Jumlah Saksi Tiap TPS Bisa Capai 50 Orang, Khofifah Minta Penyediaan Ruang yang Cukup oleh KPU

"Bantuan keuangan itu akan kita berikan ke kabupaten/kota tertentu akan kita ingin fokus kejar paket. Sebab kalau ternyata belum kejar paket B mau kejar paket C, kan harus ikut kejar paket B dulu. Harus kita keluarkan bantuan keuangan karena ini akan jadi target kenaikan IPM, maka ya harus ada bantuan keuangan juga," ucap Khofifah Indar Parawansa. (Surya/Fatimatuz Zahroh)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com: