Amankan Pemilu 2019, Polres Malang Antisipasi Serangan Fajar dan kerusuhan massa

TRIBUNJATIM.COM, KEPANJEN - H-1 pelaksanaan Pemilu 2019, dimanfaatkan Polres Malang untuk menggelar apel Pergeseran Pasukan (Serpas) Pam TPS di Lapangan Satyahaprabu Polres Malang, Selasa (16/4/2019).

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung kembali menegaskan tak ada ruang bagi praktik politik uang dalam Pemilu 2019.

Salah satu langkah Polres Malang menangkal praktik politik uang adalah dengan cara membentuk tim Satgas Anti Money Politics beberapa waktu lalu.

Tugas tim Satgas Anti Money Politics selain pada pencegahan, juga pada pengawasan kemungkinan adanya indikasi pelanggaran. Pada saat masa kampanye atau jelang pencoblosan.

(200 TPS di Mojokerto Dinyatakan Rawan Secara Geografis, Ada Potensi Longsor dan Banjir)

(Ini Alur Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Serentak 2019, Boleh Potret Hasil di TPS)

"Antisilasi supaya tidak ada lagi serangan fajar. Kalau memang nantinya ditemukan praktik money politics, bersama dengan Bawaslu tindakan tegas akan dilakukan" ujarnya.

Ujung menambahkan, sampai hari ini belum ditemukan pelanggaran terkait praktik politik uang. Pasalnya, tim Satgas Anti Money Politics saat ini masih mengerjakan tugasnya di lapangan.

"Masih belum ada temuan. Mereka (Satgas Anti Money Politics) masih bekerja laksanakan tugasnya," jelas Ujung.

Terkait pengamanan pemilu, 890 personil disiagakan Polres Malang. Skemanya, para personil ditempatkan menjaga di TPS.

Mulai dari pengiriman logistik, pencoblosan sampai dengan perhitungan di tempat pemungutan suara.

"Selain personel Polri, kami juga mendapat bantuan pengamanan dari TNI. Termasuk tambahan kekuatan dari petugas Satpol PP dan PMK Kabupaten Malang," ujar Ujung.

Berdasarkan pantauan, petugas pengamanan sudah melakukan pergerakan ke TPS di seluruh wilayah di Kabupaten Malang sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang.

Antisipasi terjadinya kerusuhan massa juga, Polres Malang juga sudah menyiagakan satu pleton personil di kantor Bawaslu dan KPU.

Termasuk mensiagakan satu pleton personil Brimob di Polres Malang, dan satu pleton anggota TNI AD yang siap disiagakan.

(PWNU Jatim Ajak Calon Pemilih ke TPS Pakai Baju Putih, TKD Jatim: Jelas NU Dukung Kita)

(Lima Kecamatan Masih Dikepung Banjir, KPU Lamongan Izinkan Lokasi TPS Dipindah)

"Pengamanannya juga harus  tebal. Misalnya, kalau TPS aman atau normal, satu personel polisi menjaga 10 - 15 TPS dengan dibantu dua anggota Linmas, maka untuk TPS rawan geografis, satu polisi menjaga 4 - 6 TPS," ungkap Ujung.

Masyarakat juga diminta untuk jangan takut akan intimidasi yang kemungkinan dapat terjadi.

"Kalau ada tindakan seperti itu, kami akan bertindak tegas. Polri dan TNI serta beberapa instansi terkait, menjamin jika Pemilu bakal berjalan aman,” tegas Ujung

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Muhammad Wahyudi memastikan memang masih belum ada temuan terkait praktik politik.

Ada 10 indikator yang digunakan Bawaslu Kabupaten Malang untuk menentukan potensi kerawanan money politics tersebut.

Di antaranya terdapat daftar pemilih tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK), TPS yang dekat dengan rumah sakit, TPS yang dekat dengan perguruan tinggi, dan TPS yang dekat dengan pesantren atau asrama.

(Jelang Pemilu 2019 Kapolda Jatim Beri Imbauan, Sebut Soal Kampanye Terselubung dan Serangan Fajar)

(Pemilu 2019, KPU Bangkalan: Penyelenggara yang Tidak Bagikan Formulir C6 Terancam Pidana)

Selain itu perhatian khusus juga berlaku untuk TPS yang terindikasi terdapat pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan di lokasi TPS terdapat riwayat penghinaan maupun sara terhadap caleg maupun partai tertentu.

“Termasuk juga pada TPS yang KPPS (kelompok penyelenggaran pemilihan suara) – nya berkampanye untuk peserta pemilu, dan juga TPS yang dekat dengan posko dan kediaman tim kampanye,” bebernya.

Jika benar kedapatan melakukan politik uang, Wahyudi menuturkan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan melakukan investigasi terhadap temuan. Mulai dari investigasi barang bukti, klarifikasi, hingga dilanjutkan pada tahap selanjutnya jika memang benar caleg tersebut melakukan money politics.

“Kalau sudah memenuhi semua unsur itu maka pasti akan kami proses sampai ke pengadilan,” jelas Wahyudi.

Reporter: Surya/Erwin WIcaksono

(200 TPS di Mojokerto Dinyatakan Rawan Secara Geografis, Ada Potensi Longsor dan Banjir)

(Kotak Suara dan Surat Suara Pemilu 2019 Mulai Didistribusikan ke Kelurahan di Kota Blitar)