BPP Jatim Tak Mau Tandatangan Rekap Suara di Kecamatan, KPU Jatim: Proses Rekap Tetap Sah
Badan Pemenangan Provinsi (BPP) untuk Prabowo-Sandi di Jawa Timur sempat menyatakan tak mau tanda tangani hasil rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Anugrah Fitra Nurani
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) untuk Prabowo-Sandi di Jawa Timur sempat menyatakan tak mau tanda tangani hasil rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.
Mereka mengaku tak mau tandatangani hasil penghitungan suara khususnya di jenis surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.
Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tak mempermasalahkan.
Pihaknya memastikan bahwa hasil rekapitulasi tetap sah tanpa adanya Tandatangan saksi.
"Jadi, BA (Berita Acara) rekapitulasi di tingkat kecamatan akan sah apabila ditandatangani oleh PPK," kata Komisioner KPU Jatim, Nurul Amalia kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).
• Tawa Jokowi Dengar Najwa Sebut Prabowo Jadi Presiden, Ekspresinya Berubah Saat Kecurangan Dibahas
Menurutnya, tandatangan saksi hanya sebagai pelengkap saja.
"Sehingga, kalau nggak mau tandatangan, ya nggak apa-apa," terangnya.
Namun, pihaknya akan memasukkan hal tersebut dalam BA-2 yang berisi catatan kejadian khusus.
"BA-2 berisi kronologis yang terjadi di TPS itu," katanya.
Menurutnya, rekap di tingkat selanjutnya (Kabupaten/Kota) tetap akan berjalan meskipun tak ada tandatangan saksi.
Bahkan, keberatan pada saat rekap kabupaten/kota juga berpotensi untuk tidak ditindaklanjuti.
"Sehingga, kalau di tingkat kecamatan sudah clear, maka untuk keberatan pada rekap di kabupaten/kota tidak bisa kami terima. Seharusnya, kalau ada permasalahan sudah selesai di tingkat kecamatan," katanya.
Nurul menjelaskan bahwa petugas PPK akan menindaklanjuti setiap temuan yang dinilai janggal. Mulai dengan melihat Plano hingga berujung pada perhitungan ulang.
"Menurut kami, seharusnya tidak ada masalah saat rekapitulasi di Kabupaten/Kota. Saat PPK saja, sudah ada rekomendasi dari Bawaslu. Nah, ketika PPK menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, masalah itu seharusnya sudah selesai," katanya.
• Hotman Paris Blak-blakan Soal Video Panas Artis-Atlet, Mereka Cuma Punya 6 Pack, Saya 6 Lamborghini
Sebelumnya, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Penyebabnya, BPP Jatim menyebut adanya potensi kecurangan oleh pelaksana pemilu selama proses perhitungan.
Instruksi ini pun disampaikan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga Ketua BPP Prabowo-Sandi di Jawa Timur melalui sebuah surat tertanggal 22 April 2019.
Surat ini ditujukan kepada seluruh DPC Partai Gerindra yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.
"Diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," begitu petikan surat yang ditandatangani Soepri dan Anwar Sadad, Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.
Dikonfirmasi terkait surat tersebut, Soepri membenarkan surat ini.
"Kami banyak menemukan kecurangan yang luar biasa masifnya," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).
(BPP Prabowo-Sandi di Jatim Masih Optimis Dapat Hasil Positif di Pilpres : Pesta Belum Selesai)
(UPDATE TERBARU Real Count C1 KPU Pilpres 2019 Rabu (24/4/2019) Siang, Suara Prabowo Menguat?)
Menurutnya, kecurangan tersebut terjadi sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mulai dari banyak manipulasi di C1, hingga potensi pelanggaran lainnya. "Kami melihat pelanggaran itu terjadi sistematis, terstruktur, dan masif," ujarnya.
Anggota DPR RI menerangkan bahwa kecurangan ini menimbulkan potensi perubahan angka, pegeseran selisih, hingga penggelembungan suara.
"Sehingga, kami menginstruksikan jajaran di kecamatan untuk tidak menandatangani proses rekap," terangnya.
Selain dalam proses rekapitulasi, indikasi kecurangan juga dilakukan dengan pencoblosan surat suara oleh pihak tertentu sebelum pelaksanaan pemungutan.
Hingga, penukaran form C1 berhologram dengan form C1 palsu.
Reporter: Surya/Bobby Koloway
(Tim Prabowo-Sandiaga Uno Unggah Data C1 di Berbagai Tempat yang Dirahasiakan, Mengaku Khawatir)