Pemilu 2019

Sebut Semua Partai Terindikasi Gelembungkan Suara, Forsis Tuntut KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang

Forum Silaturahmi Santri (Forsis) Jatim menuntut Bawaslu Jatim merekomendasi KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang

Sebut Semua Partai Terindikasi Gelembungkan Suara, Forsis Tuntut KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Ketua Forsis Jatim, Nafisatul Qudsiyah saat menunjukkan copy-an atau salinan C1 Hologram 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Koordinasi Wilayah Provinsi Jatim Forum Silaturahmi Santri (Forsis) menuntut Bawaslu Jatim agar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Forsis, sebagai satu lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu, mengklaim menemukan banyak kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS hingga Kecamatan terutama di Kota Surabaya.

Beberapa kecamatan yang dituntut untuk dilakukan PSU antara lain Kecamatan Gubeng, Genteng, Bubutan, Dukuh Pakis, Pakal, Asemrowo, Karang Pilang, Wonokromo.

"Kecurangan tersebut ditemukan setelah ada copy-an form C1 Hologram, padahal C1 Hologram tersebut tidak boleh keluar dari kotak suara kecuali ada sengketa," kata Ketua Forsis Jatim, Nafisatul Qudsiyah, Jumat (10/5/2019).

(Beredar Isu People Power, Polres Malang Kota Siagakan 250 Personel Mulai Kantor KPU Sampai Bawaslu)

Forsis menyebut, ada indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh semua partai politik.

Temuan ini disampaikan setelah Forsis membandingkan hasil form C1 yang dihimpun oleh Forsis dengan form DA1.

Forsis pun menuntut agar Bawaslu menindak penyelenggara pemilu yang diduga terlibat dalam proses penggandaan dan pengambilan formulir C1 berhologram di semua tingkatan.

Nafisatul mengatakan tuntutan tersebut didasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2019 dan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 505 535 551 mengenai tindak Pidana Pemilu.

"Kecurangan ini mengakibatkan hilangnya suara seorang atau merubahnya adalah suatu tindakan yang tidak bisa dimaafkan karena itu menjadi hak konstitusi WNI yang telah menggunakan hak suaranya," ucapnya.

Nafisatul juga berharap laporannya kepada Bawaslu yang sudah masuk sejak tanggal 7 Mei 2019 segera ditanggapi dan diproses.

Jika tidak segera mendapatkan respon maka pihaknya akan melaporkan ke lembaga yang lebih tinggi entah itu ke DKPP atau ke Mahkamah Konstitusi.

(Forsis Jatim: Form C1 Berhologram Rekapitulasi Suara Harusnya Cuma Satu, Kok Ini Ada Salinannya?)

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved