SMP Swasta Kota Malang Berjuang Dapat Siswa, Ada yang Beri Seragam Gratis dari Sumbangan Guru

TRIBUNJATIM.COM, LOWOKWARU - Wacana penambahan SMPN baru di Kota Malang meresahkan SMP swasta.

Apalagi sampai saat ini sejumlah SMP Swasta masih berjuang mendapatkan siswa baru untuk tahun ajaran 2019/2020.

Padahal tahun ajaran baru mulai kurang dua pekan lagi.

"Dikaji yang mendalam dulu dengan melibatkan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Swasta," kata Sri Yuni, Kepala SMP Sunan Giri yang berada di Jl Joyo Pranoto Kota Malang pada suryamalang.com, Selasa (2/7/2019).

(523 Siswa SMP Swasta Pindah ke Negeri Pasca Pemenuhan Pagu, MKKS: Sekolah Akan Kesulitan Operasional)

Dikatakan, saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), ia selalu deg-degan. Sebab tiap PPDB, grafik perolehan siswanya naik turun.

Apalagi di Kota Malang pertama kali memakai sistem zonasi 90 persen sesuai Permendikbud no 51/2018 pada Mei 2019 lalu.

Sebagian besar siswa lulusan SD di sekitar sekolahnya sudah terserap zonasi di tiga SMPN. Agar menjadi daya tarik, siswa baru diberi seragam gratis dan tidak ada biaya pendaftaran.

"Sudah dua tahun ini diberi seragam gratis. Seragam putih biru, batik, pramuka dan baju olahraga," jelas Sri Yuni.

Pembelian seragam itu ternyata bantuan dari guru-guru yang telah mendapat sertifikasi selain mendapat dari yayasan.

Dari 13 guru, sebanyak delapan guru sudah sertifikasi. Tujuannya agar sekolah tetap hidup.

"Ini juga terkait dengan guru sendiri. Kalau siswanya ada, maka tidak akan kesana kemari mencari tambahan jam mengajar," ungkapnya.

Sampai Selasa (2/7/2019) telah mendapat 20 siswa atau kurang satu kelas.

SMP Sunan Giri berencana membuka dua kelas untuk siswa kelas 7. Sebab yang keluar atau siswa kelas 9 sebanyak dua rombongan belajar (rombel).

(Massa Sekolah Swasta di Kota Surabaya Demo Kebijakan Pagu Tambahan PPDB Sistem Zonasi: Merugikan!)

Maka diharapkan digantikan kelas 7 sebanyak dua rombel. Karena itu ia berharap waktu dua pekan bisa mendapatkan tambahan siswa lagi.

Lika liku mendapat siswa baru juga diceritakan. Selain dari lulusan MI Sunan Giri yang satu yayasan juga membagi tugas para guru mencari siswa di SD-SD.

"Seperti saya kan rumahnya di Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, maka saya ke SD-SD disana," jelasnya.

Selain itu juga jika mendapatkan info siswa tidak diterima di sekolah negeri, berusaha ditawari dengan menugaskan gurunya.

"Ya SMP yang kecil-kecil masih berjuang dapat siswa. Beda dengan SMP swasta yang besar-besar," jawabnya. Dari 76 lembaga SMP swasta, yang sudah penuh siswanya mungkin hanya 1/3nya.

Maka ia pun sudah berpesan pada Kepala SMP Wahid Hasyim, Sri Pujiastuti jika kelebihan siswa diminta diarahkan ke SMP Sunan Giri.

Di SMP Wahid Hasyim sudah mendapatkan 105 siswa yang telah daftar ulang. Sedang formulir yang keluar ada 130.

"Sisanya belum daftar ulang," kata Sri pada suryamalang.com ditemui di sekolahnya. Ia menduga mungkin ada yang diterima di SMPN.

(PPDB SMA/SMK Sistem Zonasi, Dindik Jatim Sebut Pemerataan Guru dan Sarpras Jadi Evaluasi Utama)

Jika nanti hanya mendapat 110 siswa, maka tetap akan dibagi di empat kelas sesuai rencana.

"Tapi tahun ini dibanding tahun lalu sebenarnya sudah meningkat. Sebelumnya 77 siswa," sebutnya.

Selain dampak zonasi, diakui di Kecamatan Lowokwaru jumlah sekolah amat banyak untuk jenjang SMP.

"Sekolah ini dikepung banyak sekolah," kata dia.

Selain SMPN juga banyak SMP swasta. Sehingga banyak pilihan sekolah. Namun karena sudah sejak lama ada keberadaan SMP swasta, ia berharap baik SMPN dan SMP swasta sama-sama hidup.

"Dulu sebelum banyak SMP Negeri, yang menghidupi pendidikan ya swasta," kata dia.

Karena itu, wacana penambahan SMPN baru harus lewat kajian mendalam.

"Guru-guru swasta kan juga punya keluarga. Mereka juga harus dihidupi. Apalagi belum semua guru swasta sesuai UMK," jawabnya. Hal serupa juga di SMP Muhammadiyah 1 Jl BS Riadi.

"Sudah dapat 60 siswa tapi juga masih ketar ketir jika mundur," jelas Rudi, panitia PPDB.

(Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah)

Katanya, saat PPDB tahun lalu masih mendapat mendapat banyak siswa karena ikut PPDB online Dindik dimana per rayon ada SMP swasta yang terlibat.

Tahun ini targetnya mendapat tiga kelas 7. Namun baru dua kelas.

Idham Chalid, Ketua MKKS SMP swasta menyatakan selain SMP swasta, juga masih ada MTs negeri dan swasta.

Itu juga harus harus diperhitungkan sebelum menambah SMPN baru di Kota Malang.

Karena sebagaimana tahun sebelumnya, sekolah swasta juga masih sulit mendapat siswa baru.

Karena itu yang pagunya sudah terpenuhi diminta tak menambah siswa.

Sehingga bisa buat SMP swasta lainnya.

Reporter: Surya/Sylvianita Widyawati

(Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah)