Ada Perubahan Anggaran Keuangan, Kelurahan di Surabaya akan Dapat 'Dana Desa' Rp 450 Juta
Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyatakan kelurahan di Surabaya akan menerima anggaran semacam dana desa.
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Setiap kelurahan di Surabaya paling cepat September nanti bisa menikmati anggaran khusus Dana Kelurahan.
Tiap kelurahan di Surabaya disebut akan menerima semacam dana desa sampai Rp 450 juta.
Saat ini penganggaran Dana Kelurahan itu sudah masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019.
Nantinya alokasi dana kelurahan itu akan masuk dalam APBD Perubahan. Pemkot Surabaya menganggarkan PAK sebesar Rp 450 Miliar.
"Jumlah ini adalah sekitar 5 persen dari total anggaran APBD kita. Dari jumlah itu salah satunya adalah untuk anggaran Dana Kelurahan," kata Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.
Whisnu Sakti Buana menyebutkan bahwa anggaran Dana Kelurahan itu menjadi salah satu prioritas penganggaran pada Pengubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti.
Sebab sebagaimana desakan pusat melalui Permendagri bahwa Dana Kelurahan harus segera direalisasikan.
Whisnu Sakti Buana paham bahwa penganggaran dana di kelurahan itu akan terkait dengan kemampuan SDM.
Seberapa mampu kelurahan memanfaatkan Dana Kelurahan nantinya.
Sebab selama ini tidak berlaku Dana Kelurahan karena Kota Surabaya bukan seperti kabupaten yang punya desa.
Namun desa dengan kelurahan prinsipnya sama untuk membangun dari sisi bawah.
Selama ini dana kelurahan tidak diterimakan langsung ke kelurahan. Namun melalui Dinas Cipta Karya Surabaya.
(DPRD Ingin Boyong Tri Rismaharini ke Jakarta Urus Sampah, Anies Baswedan: Maunya Nyerang Gubernur)
Pada saat penerapan Dana Kelurahan nanti tak lagi melalui Cipta Karya. Meski nanti tetap ada Musrenbang melalui kelurahan.
"Nanti skemanya saja berubah. Tak lagi melalui Cipta Karya. Tapi langsung dipindah ke pihak kelurahan," urai Whisnu.
Hal ini menuntut kemampuan kelurahan untuk mengelola dan merealisasikan anggaran tersebut.
Whisnu Sakti Buana juga meminta agar semua kelurahan mampu mengelola dan memanfaatkan Dana Kelurahan itu dengan baik.
Sebab nanti praktis hanya tiga bulan waktu tersisa untuk anggaran berjalan tahun ini. Harus dihitung betul pemanfaatannya.
Whisnu Sakti Buana tak ingin pencairan Dana Kelurahan itu malah berbuntut hukum bila tidak dikelola dengan benar.
Whisnu Sakti Buana melihat banyak kasus anggaran dana desa (ADD) malah menggoda kepala desa untuk berurusan dengan hukum.
(Turunkan Polusi Udara, Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 10 M Buat Biaya Perawatan Ruang Terbuka Hijau)
Whisnu Sakti Buana minta setiap kelurahan di Surabaya harus tanpa masalah dalam pengelolaan dana kelurahan.
"Harus dihitung dengan sisa waktu yang ada. Semua harus dimanfaatkan untuk pembangunan kelurahan dan pembangunan infrastruktur kampung. Harus menyentuh RW hingga RT," kata Whisnu.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mendesak agar setiap kelurahan memilki tenaga dan petugas yang cakap.
"Harus berbasis kinerja yang baik," kata Herlina.
Herlina juga meminta agar sentuhan pembangunan itu difokuskan pada pembangunan kampung atau RW. Baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
Saat ini ada total 157 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya.
Sementara itu, proses PAK nanti akan mengalami kendala karena terjadi saat masa transisi.
Pada 24 Agustus 2019 adalah masa akhir jabatan DPRD lama. Saat itu, anggota DPRD baru juga dilantik.
Saat harus memproses PAK, dibutuhkan waktu pembahasan, sementara saat ini waktunya mepet.
Whisnu Sakti Buana pun meminta agar pembahasan PAK itu bisa dimaksimalkan dan berjalan efektif.
Whisnu Sakti Buana juga meminta agar PAK itu tuntas sebelum akhir masa jabatan DPRD lama.
"Jangan sampai DPRD baru mendapat PR pembahasan PAK. Pasti tidak nurut. Sebab begitu dilantik masih harus nunggu tatib, pembentukan alat kelengkapan dewan," ucap Whisnu Sakti Buana
"Baru kemudian pimpinan dewan. Itu pun masih menunggu difinitif," kata Whisnu.
Reporter: Surya/Nuraini Faiq
(Turunkan Polusi Udara, Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 10 M Buat Biaya Perawatan Ruang Terbuka Hijau)
