Soal GBHN Akan Dihidupkan Kembali,Refly Harun Soroti Posisi Penegakan Hukum Andai Ada yang Melanggar

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara mengenai wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan dihidupkan kembali.

Soal GBHN Akan Dihidupkan Kembali,Refly Harun Soroti Posisi Penegakan Hukum Andai Ada yang Melanggar
KOMPAS.com/Kristian Erdianto
Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017). 

TRIBUNJATIM.COM - Refly Harun, Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Pengamat Politik memberikan tanggapan soal wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan dihidupkan kembali.

Wacana GBHN dihidupkan kembali itu berasal dari MPR yang mengemukakan gagasan untuk melakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945.

Salah satu di antara wacana tersebut yaitu menghidupkan kembali wewenang MPR untuk membentuk GBHN.

Diketahui, MPR mengusulkan desain baru pengaturan GBHN yang nantinya akan berisi pedoman bagi arah pembangunan nasional.

Jokowi Ajak Masyarakat Indonesia Ikut Lomba Foto Momen Hari Kemerdekaan, Berikut Syarat & Hadiahnya!

Kesaksian Adik Nunung, Sang Komedian Jual Sawah Demi Biaya Kuliah Anaknya, Kita Butuh Support

Sehingga, Refly Harun menganggap wacana GBHN yang akan dihidupkan kembali itu mampu memunculkan problematika ketatanegaraan baru ke depannya.

Pengamat Politik itu menuturkan ada dua hal yang perlu digarisbawahi dengan adanya wacana GBHN tersebut yaitu posisi GBHN dan penegakan hukum andai ada pelanggaran.

Refly Harun menilai dengan adanya GBHN yang akan diintroduksi MPR kembali, maka pertanyaannya apakah harus dengan melakukan amandemen UUD 1945.

Fadli Zon Setuju Usulan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang, Yunarto Wijaya: Sekalian Aja Bikin Presiden 10

Kaesang Gerebek Kampus Gibran di Singapura, Lihat Foto Sang Kakak Terpampang Putra Jokowi Sungkem

Refly Harun
Refly Harun (YouTube/Talkshow Tv One)

"Karena jika mengeluarkan ketetapan MPR maka sebenarnya masih bisa dengan cara merevisi UU P3 (Peraturan Pembentukan Perundang-undangan) karena dalam UU tersebut, masih ada ketetapan MPR yang sudah ada sebelumnya," jelas Refly Harun.

Kemudian, andai GBHN mau ditetapkan kembali maka persoalannya mengenai mekanisme penegakkan hukumnya jika ada pelanggaran terhadap GBHN.

Andre Rosiade Ungkap Makna Sindiran Kebakaran Brewok Saat Probowo dan Megawati Kian Akrab

Prabowo Subianto Diundang Megawati ke Kongres PDIP, Andre Rosiade: Jangan Ada yang Kebakaran Brewok

Pakar Hukum Tata Negara ini juga menjelaskan jika tak ada mekanisme penegakan hukum maka tak ada gunanya karena lembaga negara dan termasuk jajaran eksekutif tidak bisa kena sanksi jika melakukan pelanggaran.

Halaman
123
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Januar AS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved