Polisi Belum Ketemu Bukti Pembuangan Bendera Kasus Mahasiswa Papua, Beralih Bidik Usut Ujaran Rasial

Polisi Belum Ketemu Bukti Pembuangan Bendera Kasus Mahasiswa Papua, Beralih Bidik Usut Ujaran Rasial.

Polisi Belum Ketemu Bukti Pembuangan Bendera Kasus Mahasiswa Papua, Beralih Bidik Usut Ujaran Rasial
TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera 

Polisi Belum Ketemu Bukti Pembuangan Bendera Kasus Mahasiswa Papua, Beralih Bidik Usut Ujaran Rasial

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polda Jatim terus dalami dugaan pembuangan bendera yang sempat menjadi pemicu bentrokan antara beberapa ormas dengan mahasiswa di depan Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menuturkan, hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa para saksi.

Mereka datangnya dari mahasiswa Papua yang berjumlah 43 orang.

Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Aman Terkendali, Kapolrestabes Surabaya: Aktivitas Kembali Normal

Mahasiswa Papua di Jombang Lega Keamanannya Dijamin, Minta Warga Papua Tak Terprovokasi & Jaga NKRI

Gelar Pertemuan dengan Mahasiswa Papua, Wali Kota Malang Sutiaji Sebut Papua Bagian dari NKRI

"Tim telah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti," katanya saat ditemui awakmedia di ruangannya, Selasa (20/8/2019).

Ternyata setelah melakukan pemeriksaan terhadap 43 orang saksi itu.

Barung mengungkapkan, pihaknya masih belum menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut.

"Karena saksi itu tidak ada yang melihat, atau tidak ada yang menyaksikan, dan tidak ada yang mengalami," ujarnya.

Disamping itu, Barung mengatakan, pihaknya juga akan mengusut dugaan adanya ujaran kebencian yang bernada rasial yang mendiskriminasi mahasiswa Papua.

"Jalan tentang apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan mengenai ujaran kebencian yang mulai melabeling dengan kata-kata hewan. Kami sudah menyelidiki hari ini," tuturnya.

Barung menuturkan, pihaknya juga sudah memprofiling beberapa situs-situs yang menyebarkan konten-konten bernada rasial mengenai mahasiswa papua.

"Harapan Kami memang kalau misalnya ini tidak masuk ke ranah hukum publik. Tentu kami akan berkoordinasi dengan instansi lainnya," pungkasnya.

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved