BREAKING NEWS : Sudah Sah ! DPRD Jatim Setujui Pembentukan Bank Jatim Syariah Ditunda Pada 2023

BREAKING NEWS : Sudah Sah ! DPRD Jatim Setujui Pembentukan Bank Jatim Syariah Ditunda Pada 2023.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Ilustrasi - Pengesahan Perda di DPRD Jatim oleh pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 

BREAKING NEWS : Sudah Sah ! DPRD Jatim Setujui Pembentukan Bank Jatim Syariah Ditunda Pada 2023

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menunda pembentukan Bank Jatim Syariah mendapat persetujuan DPRD Jatim.

Pembentukan Bank Jatim Syariah yang awalnya dilaksanakan di 2019 akan ditunda hingga 2023.

Melalui rapat paripurna, Rabu (28/8/2019), DPRD Jatim menyetujui Rancangan Perubahan Keenam Peraturan Daerah (Raperda) nomor 8 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal.

Bank Jatim Syariah Ditargetkan Berdiri 2023, Gubernur Jatim Khofifah Dorong Manajemen Buat Terobosan

Sikap Khofifah Tunda Penyertaan Modal Bank Jatim Syariah Tuai Pro-Kontra di DPRD Jatim, Paradoks?

Gubernur Khofifah Usul Pendirian Bank Jatim Syariah Ditunda, Pertimbangkan Kontribusi Aset UUS

Raperda tersebut memuat rencana pembentukan Bank Jatim Syariah. Di antara poinnya adalah menyertakan modal senilai Rp 525 miliar kepada Bank Jatim untuk membentuk Bank Jatim Syariah.

Rinciannya, Rp 200 miliar di antaranya berasal dari APBD murni 2019. Sisanya, berasal dari APBD Perubahan 2019.

Namun, dengan adanya persetujuan perubahan Raperda tersebut, penyertaan modal untuk APBD Perubahan pun ditunda hingga 2023.

Seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Jatim bersepakat menyetujui usulan tersebut. Di antaranya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, dalam catatannya, F-PKB meminta Pemprov Jatim untuk mengawasi kondisi keuangan dan struktur kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.

Tujuannya, UUS Bank Jatim berkembang secara positif dan progresif sehingga layak mendapatkan pernyataan modal untuk nantinya membentuk Bank Jatim Syariah.

"UUS Bank Jatim harus benar-benar siap untuk memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah sesuai waktu yang ditentukan," kata juru bicara Fraksi PKB, Aisyah Lilia Agustina.

Di sisi lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa perubahan Perda tersebut disesuaikan dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di dalam undang-undang tersebut berisi dua ketentuan pemisahan UUS dari bank induk. Pertama, UUS dapat dipisah apabila kontribusi aset UUS telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total aset bank induk.

Kemudian, ketentuan yang kedua, di dalamnya telah memenuhi jangka waktu 15 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved