Pengamat : Gadaikan SK Pengangkatan DPRD Jatim Hal Yang Tak Patut
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Airlangga Suko Widodo turut menanggapi hebohnya tawaran fasilitas pinjaman uang di bank bagi anggota
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Airlangga Suko Widodo turut menanggapi hebohnya tawaran fasilitas pinjaman uang di bank bagi anggota legislatif dari Bank Jatim.
Setiap wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur bisa mengajukan pinjaman maksimal sampai Rp 1,8 miliar.
Adanya indikasi para wakil rakyat yang berbondong bondong menggadaikan SK pengangkatan sebagai legislator ditanggapi negatif oleh Suko Widodo.
Pada Surya, pengamat politik ini menyebutkan bahwa tindakan tersebut kurang patut. Bahkan seolah wakil rakyat berupaya keras untuk balik modal begitu berhasil menyandang status sebagai legislator.
"Ini sedikit banyak mengindikasikan bahwa ketika masa pemilihan menghabiskan banyak dana," kata Suko kepada Tribunjatim.com, Jumat (6/9/2019).
Ia mengatakan bahwa seharusnya wakil rakyat yang duduk di DPRD adalah orang yang tidak memiliki problem finansial. Sehingga akan fokus dalam menjalankan tugasnya menjalankan fungsi legislator.
Yaitu melakukan kontrol pemerintah, merumuskan peraturan daerah, dan juga dalam menjalankan fungsi penganggaran belanja daerah.
• BNN Bongkar Peredaran Ganja 2 Kg di Malang, Pelaku Jadi Kurir di Jaringan Lingkup Nasional
• Kepepet Kebutuhan Hidup, Warga Pasuruan Nyambi jadi Kurir Sabu Dibekuk di Lamongan\
• Kronologi Gadis Suku Baduy Diperkosa 3 Pria di Gubuk, Korban Lakukan Perlawanan Luar Biasa
Jika kemampuan finansialnya masih bermasalah bisa menimbulkan aksi atau kegiatan yang kurang patut. Misalnya mencari-cari pemasukan lain-lain yang tidak sah yang akhirnya merugikan rakyat.
"La kalau wakil rakyatnya punya problem finansial, nanti ketika bertugas tidak bisa fokus. Karena masih asa kerjaan rumah yang menggganggu pikirannya," tegasnya kepada Tribunjatim.com.
Meski penawaran yang diberikan oleh bank pemerintah adalah peluang, namun menurut Suko, 'menyekolahkan' SK pengangkatan sebagai wakil rakyat adalah hal yang kurang patut jika dilihat dari sudut pandang rakyat.
Terlebih warga memilih anggota legislatifnya untuk menjalankan amanat kontrol dan menyampaikan aspirasinya dalam penentuan pebijakan pemerintah
"Rasanya kurang elok. Meski itu persoalan privat. Karena anggota dewan ini kan representasi rakyat," ucapnya kepada Tribunjatim.com.
Termasuk jika alasan menggadaikan SK pengangkatan adalah upaya untuk mengembalikan biaya politik yang mahal, dikatakan Suko hal ini memang menjadi PR besar. Terutama bagi caleg yang masih menggunakan money politic dalam merebut suara rakyat. Sehingga begitu berhasil butuh sarana untuk balik modal.
"Selama ini hampir semua pemilihan legislatif maupun Pilkada berbiaya besar.Haris dicarikan solusinya. Tapi semestinya mereka punya kapasitas bidang finansial yang layak. Atau cukuplah. Sehingga tidak harus berfikir lain-lain saat bertugas," pungkas Suko.(Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)
