Penjaringan Kandidat Pilwali PDI Perjuangan Berlangsung Tertutup, Sudah Ada Tiga Kader Mendaftar

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Whisnu Sakti Buana menjadi orang ketiga yang sudah mengambil formulir pendaftaran dalam penjaringan Pilwali Surabaya 2020 melalui PDI Perjuangan (PDIP).

Tiga kandidat itu adalah mantan Ketua DPRD Surabaya yang kini menjadi anggota DPRD Jatim Armuji yang mengambil forum Bakal Calon Wakil Wali Kota.

Lalu Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang mengambil forum Bakal Calon Wali Kota, dan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Eddy Tarmidi yang mengambil forum Bakal Calon Wakil Wali Kota.

”Sampai saat ini yang mengambil formulir sudah tiga. Ada Pak Armuji dan Pak Eddy Tarmidi kemarin, dan hari ini Pak Whisnu,” ujar Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di kantor PDIP Surabaya, Jalan Setail, Minggu (8/9/2019).

• Diantar Ratusan Kader, Whisnu Sakti Buana Daftar Bakal Calon Wali Kota Surabaya ke DPC PDIP

• Ambil Formulir Pendaftaran Pilwali di PDIP Surabaya, Whisnu Sakti: Kesolidan Kader Bawa Kemenangan

• Bakal Ambil Formulir Daftar Pilwali di PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Panen Dukungan Simpatisan

Awi sapaan akrabnya melanjutkan, dalam menjalankan Peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjaringan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, DPC PDIP Kota Surabaya menerapkan penjaringan tertutup.

Karena dalam Pemilu 2019 PDIP Surabaya berhasil memperoleh lebih dari 25 persen kuota kursi DPRD Surabaya.

Awi menyarankan jika ada tokoh dari luar partai yang ingin mendaftar melalui PDIP hendaknya melalui DPD maupun DPP yang juga membuka pendaftaran.

”Penjaringan ini masih akan berlangsung sampai tanggal 14 September 2019. Kami memastikan tidak ada biaya apapun terkait penjaringan ini, karena bagi PDIP, Pilwali adalah sarana menghasilkan kepemimpinan untuk rakyat, kepemimpinan yang menyejahterakan warga, bukan ajang transaksional politik,” ucapnya.

Siapapun yang mendaftar melalui PDIP menurut Awi mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan rekomendasi oleh DPP PDIP untuk maju Pilwali Surabaya.

”Tentang siapa yang direkomendasi, itu sepenuhnya adalah wewenang Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Apa yang diputuskan Ibu Ketua Umum, seluruh kader harus tegak lurus. Itu pada saatnya akan diumumkan oleh DPP PDIP. DPC PDIP Surabaya hanya sebatas memfasilitasi penjaringan,” jelas Awi.

Awi mengatakan, Pilwali Surabaya yang akan digelar pada September 2020 mendatang adalah ajang demokrasi yang harus dibingkai dengan nilai-nilai edukasi politik bagi publik.

”Bersama-sama dengan seluruh elemen rakyat, kami akan berjuang meneruskan kepemimpinan PDIP di Surabaya yang sudah berlangsung selama ini dan terbukti mendapat apresiasi positif dari warga. Tapi perjuangan itu tentunya kami landasi dengan nilai-nilai etik. Kami tidak ingin asal menang, tapi menang dengan membanggakan, yaitu menjadi satu kesatuan gerak dengan rakyat,” jelasnya.

Terkait koalisi dengan partai lain, Awi mengatakan, hingga saat ini belum ada penjajakan.

”Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan partai lain terkait Pilwali,” ujarnya.