Fraksi Gerindra Desak Pemkot Surabaya Serius Realisasikan Pokir Dewan

Ringkasan Berita:Fraksi Gerindra DPRD Surabaya meminta Pemkot lebih serius dalam merealisasikan program Pokok Pikiran dari hasil reses

 

Desakan ini diutarakan saat Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

 

Pokir adalah gambaran rill aspirasi dan kehendak masyarakat yang disampaikan melalui dewan saat turun ke lapangan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta lebih serius dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.

Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra Yona Bagus Widyatmoko saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026  di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).

“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan oleh Pemkot Surabaya,” kata Yona dalam forum paripurna.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Para pimpinan dewan dan anggota dewan juga hadir

Pokir adalah gambaran rill aspirasi dan kehendak masyarakat yang disampaikan melalui dewan saat turun ke lapangan. Pokok-pokok pikiran atau pokir ini direalisasikan lewat progam.

Baca juga: Polemik Status Tanah Warga dengan Pertamina, Komisi C DPRD Surabaya Temui ATR/BPN dan Pertamina

Fraksi Gerindra menilai, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses belum tampak tindak lanjutnya di lapangan. Masih belum ada realisasinya.

Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menandaskan bahwa Pokir  menjadi salah satu instrumen penting bagi Pemkot untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

Baca juga: Dukung Pelaksanaan MBG, ‎DPRD Surabaya Usulkan Dana Operasional untuk Guru

“Pokir bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” tegasnya.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya koordinasi yang lebih konkret antara legislatif dan eksekutif agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sinkron.