Warga Tulungagung Sangat Antusias Ikut PTSL, Kepala Desa Baru Diminta Mulai Mendata Tanah
Eko Jauhari mengatakan, masyarakat Tulungagung sangat antusias ikut PTSL. Karena itu, kades perlu menjembatani program ini agar bisa terlaksana.
Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pelaksanaan program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sempat terhambat karena proses pemilihan kepala desa.
Sebanyak 239 desa dari 258 desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, belum punya kepala desa (kades) definitif.
Tugas kades dijalankan oleh sorang plt, yang ditunjuk dari oleh Pemkab Tulungagung.
Menurut Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung, Eko Jauhari, para Plt Kades ini tidak berani melaksanakan program PTSL.
• Inilah 5 Nama Pendaftar Calon Wakil Bupati Tulungagung Lewat PDIP, Ada Kader Partai hingga Pengusaha
• Tidak Sesuai Standar Operasi, PT KAI Lepas Palang Perlintasan di Jalan Nias Kota Blitar
“Saya memahami, mungkin karena sebatas plt ada ketakutan untuk melaksanakan program ini,” ujar Eko Jauhari, Jumat (13/9/2019).
Lanjut Eko Jauhari, masyarakat Tulungagung sangat antusias ikut PTSL.
Karena itu, kades perlu menjembatani program ini agar bisa terlaksana.
Tahun 2019 ini, kuota PTSL di Tulungagung mencapai 32.000 dan saat ini sudah terlaksana 70 persen.
Kekurangan target 30 persen akan diselesaikan hingga akhir tahun.
Sedangkan target pengukuran sebanyak 41.000 dan sudah diselesaikan 109 persen.
• Menjelang Musim Tanam, Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tanggunggunung Tulungagung Diblokir
• Diduga Karena Setrika Korslet, Ruko dan Rumah di Depan Pasar Semboro Jember Dilalap Si Jago Merah
“Ada optimalisasi anggara pada kami, sehingga target pengukuran bisa melebihi target,” sambung Eko Jauhari.
Masih menurut Eko Jauhari, tahun 2020 kuota PTSL akan bertambah.
Namun Eko Jauhari belum tahu pasti kuota untuk Kabupaten Tulungagung.
Sebab kuota dari pemerintah pusat diteruskan ke Kanwil Jawa Timur, kemudian diteruskan ke kabupaten.
Setiap kades diharapkan melakukan pengajuan kuota PTSL, sekaligus mulai melakukan persiapan.
• Pemkab Tulungagung Mengucurkan Dana Rp 717 Juta untuk Biaya Seragam Pelantikan 239 Kepala Desa
• Sahabat Ungkap Isi Chat WA BJ Habibie sebelum Wafat, Firasat Hari Terakhir hingga Foto Profilnya
“Kades harus mulai melakukan pendataan tanah di desa masing-masing, dan mulai mengumpulkan berkas,” tutur Eko Jauhari.
Saat ini wilayah yang belum optimal ikut sertifikasi gratis ini di wilayah pegunungan.
Namun proses pemetaan akan jadi prioritas dan harus selesai tahun 2025. (David Yohanes)
Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:
