Ratusan Mahasiswa Muhammadiyah di Lamongan Demo, ini Tuntutannya
Bersamaan acara pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Lamongan Jawa Timur, gelombang unjuk rasa masih terjadi di Lamongan.
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
Pemerintah sendiri yang membuat kebijakan dengan menunjuk BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan.
Sehingga, BPJS wajib bertanggungjawab dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat, termasuk pemerintah juga berkewajiban menanggung hutang BPJS.
Seorang mahasiswi, Fia Lia, membacakan sajak panjangnya yang menyebutkan. rakyat merana, pemerintah kaya raya. BPJS bukan BUMN yang mencari keuntungan.
Kerugian BPJS ada kewajiban pemerintah untuk menanggungnya.
Defisit ini tidak terjadi hanya sekali, namun terjadi berkali-kali sejak tahun 2014. Atas dasar inilah, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengusulkan bahwa iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri akan dinaikkan hingga dua kali lipat.
Meskipun yang akan dinaikkan adalah iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri dan bukan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), etapi, yang menjadi persoalan di sini adalah banyaknya keluarga miskin yang menjadi peserta mandiri dikarenakan kurang baiknya pelayanan yang diterima oleh peserta PBI.
Peserta PBI sering dinomor duakan oleh pihak Rumah Sakit perihal hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Disamping itu, peserta PBI juga sering mengalami kesulitan pada klaim dana BPJS Maka dari itu, dari PC IMM Kabupaten Lamongam menuntut empat point terkait BPJS yakni, menolak kenaikan BPJS kesehatan, mendesak pemerintah pusat untuk turut andil dalam memperbaiki sistem di BPJS Kesehatan.
Mendesak para wakil rakyat dan pemerintah daerah Lamongan untuk turut menolak kenaikan BPJS kesehatan.
"Dan bubarkan BPJS Kesehatan jika masih menaikkan iuran Kesehatan dan ganti BPJS Kesehatan dengan Askes," katanya kepada Tribunjatim.com.
Sepanjang long march dari jalan Lamongrejo hingga jalan Basuki Rahmad Kantor mahasiswa bergerak tertib dan dibarengi penggalangan tandatangan.
Di pintu gerbang Kantor DPRD, massa ditemui Ketua Komisi D, Ali Mahfudz. Wakil rakyat ini menyatakan mendukung langkah para mahasiswa yang beraksi menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan iuran BPJS.
"Setiap minggu saya mendapat pengaduan. Dan masyarakat tak mampu membayar ingin keluar dari BPJS," kata Ali Mahfudz.
Gelorakan terus agar didengar oleh pemerintah pusat.
Ali menjamin apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa akan disampaikan dan akan berjuangkan. Ali juga membubuhkan tandatangan petisi penolakan kenaikan BPJS.
Sementara itu, Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung di depan mahasiswa mengaku bangga dengan aksi IMM yang dilakukan tertib.Tetap jaga ketertiban, polisi mengayomi rakyat.
"Apa yang disampaikan terimakasih perjuangan mahasiswa, jangan sampai dimasuki atau dikotori oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab," kata AKBP Feby DP Hutagalung.
Feby juga membubuhkan tandantangan petisi penolakan kenaikan BPJS. Dari gedung dewan, massa kemudian bergerak ke Kantor Pemkab Lamongan di jalan KH Ahmad Dahlan.(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)
