Demo Pemuda di Trenggalek: Tuntut Anggota Dewan Tak Main Proyek

Puluhan pemuda di Kabupaten Trenggalek menggalar demo, Senin (30/9/2019). Mereka tak hanya menuntut atas isu-isu nasional yang tengah ramai

Demo Pemuda di Trenggalek:  Tuntut Anggota Dewan Tak Main Proyek
AFLAHUL ABIDIN/SURYA
Puluhan pemuda Trenggalek berdemo di depan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (30/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Puluhan pemuda di Kabupaten Trenggalek menggalar demo, Senin (30/9/2019).

Mereka tak hanya menuntut atas isu-isu nasional yang tengah ramai, seperti penolakan RUU KUHP dan mendesak presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU KPK.

Mereka juga mengangkat isu lokal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek.
Tuntutan itu tertulis dalam tujuh permintaan yang mereka bawa ketika demo.

Juru Bicara Aksi, Gayuh Satrio Bimantoro, mengatakan, para pendemo mendesak agar pimpinan dewan mengeluarkan larangan bagi anggotanya menjadi kontraktor dan mengerjakan proyek-proyek di Trenggalek.
Ini agar para anggota dewan fokus bertugas sebagai wakil rakyat.

"Kami menyoroti betul, bahwasanya jangan sampai anggota DPRD multifungsi sebagai anggota dewan sekaligus juga kontraktor. Itu yang tidak kami inginkan," kata Gayuh kepada Tribunjatim.com.

Para pendemo meyakini, hal-hal semacam itu sangat mungkin terjadi. Maka di periode awal anggota dewan ini, pihaknya menuntut sebagai upaya antisipasi.

Aksi Solidaritas, Massa AMM Datangi Polres Lamongan, Kapolrespon Ikut Long March

Massa Aksi IMM dan PMII Geruduk Mapolda Jatim, Usut Tuntas Kasus Penembakan Mahasiswa

Diduga Putus Cinta, Laki-laki Tulungagung Ini Terjun ke Sungai yang Dangkal

"Sebagai wakil rakyat, fungsi salah satunya ada menganggarkan dan mengontrol. Mereka tidak boleh memfungsikan diri juga sebagai kontraktor atau pengerja proyek-proyek," ungkapnya.

Dalam tuntutan lain, para pendemo juga mendesak parlemen membuka ruang dialog dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Juga mengutuk persekongkolan kotor antara DPRD dan pejabat pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik yang merugikan rakyat," ungkapnya. (aflahulabidin/Tribunjatim.com)

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved