Ketua DPRD Jatim Temui Massa Buruh di Atas Mobil, Penuhi Tuntutan Buruh & Sampaikan ke Presiden RI

Ketua DPRD Jatim Temui Massa Buruh di Atas Mobil, Penuhi Tuntutan Buruh & Sampaikan ke Presiden RI

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menerima tuntutan buruh dalam aksi di DPRD Jatim, Rabu (20/10/2019).

Satu di antaranya tuntutan untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat menerima masa buruh yang melakukan aksi di depan DPRD Jatim. Kusnadi memberikan penjelasan di hadapan ribuan buruh langsung di atas mobil Komando buruh.

• Buruh Unjuk Rasa Tolak RUU Ketenagakerjaan, Khofifah Sudah Sampaikan Aspirasi ke Pemerintah Pusat

• Tuntutan Massa Aksi Buruh di Jawa Timur Diakomodir Pemerintah Daerah, Buahkan Tiga Kesepakatan

• Buruh Bersama DPRD Jatim dan Pemrov Sepakati Perda Jaminan Pesangon Tuntas 2020

Kusnadi tak sendiri. Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Heru Tjahjono. "Kami meneruskan aspirasi tersebut kepada Bapak Presiden RI dan DPR RI," kata Kusnadi di hadapan ribuan buruh.

Di antaranya, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Bahwa terkait rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan baik bagi peserta mandiri dan peserta penerima upah, kami mohon agar tidak dilakukan kenaikan iuran saat ini," kata Kusnadi.

Mengutip penjelasan buruh, Kusnadi menyampaikan bahwa saat ini belum saatnya menaikkan iuran BPJS. "Mengingat, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih kurang mendukung," kata Kusnadi.

Selain soal penolakan kenaikan iuran BPJS, DPRD Jatim juga akan meneruskan beberapa tuntutan lainnya. Hal tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani langsung oleh Kusnadi.

Sebelum menemui buruh, Kusnadi telah melakukan dengar pendapat dengan jajaran buruh. Hadir dalam dengar pendapat tersebut, Jazuli, Sekretaris Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kusnadi lantas berterimakasih kepada buruh karena unjuk rasa relatif berjalan kondusif. "Kami terima dan akan lanjutkan aspirasi teman-teman buruh ke Pak Presiden dan DPR RI," katanya.

Untuk diketahui, Ribuan buruh menggelar aksi di depan DPRD Jatim. Kegiatan ini juga berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Adapun tuntutan aksi di antaranya adalah menolak Revisi UU 13/2013 tentang ketenagakerjaan. Kemudian, mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) no 11 th 2019 dan 228 tahun 2019.

Juga, menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri. Tuntutan berikutnya, mereka mendorong DPRD Jatim segera mensahkan Perda tentang jaminan pesangon. 

Berikut Berita Acara Aspirasi para buruh yang akan diteruskan DPRD Jatim ke Presiden dan DPR RI:

1. Terkait rencana revisi terhadap UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kami memohon agar tidak dilakukan revisi untuk saat ini. Mengingat, UU tersebut saat ini masih relevan dan masih layak diberlakukan.