Rumah Politik Jatim

Hanura Jatim Beberkan Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Perolehan Kursi Partai di Pemilu 2019

DPD Hanura Jawa Timur menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) III di Hotel Wyndham Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jumat (4/10/2019).

Hanura Jatim Beberkan Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Perolehan Kursi Partai di Pemilu 2019
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto di sela-sela Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) III di Hotel Wyndham, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jumat (4/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPD Hanura Jawa Timur menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) III di Hotel Wyndham Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jumat (4/10/2019).

Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah evaluasi hasil Pemilu 2019 dimana Hanura mengalami penurunan perolehan kursi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota perolehan kursi Hanura turun dari 67 ke 46 kursi. Sedangkan di provinsi turun dari dua ke satu kursi.

Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Kelana Aprilianto mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan persentase dan perolehan suara dan kursi Hanura di Jawa Timur.

Dorong Munas Dipercepat, DPD Hanura Jawa Timur Dukung OSO Pimpin Hanura Lagi

Penetapan Fraksi di DPRD Kota Blitar Tinggal Menunggu Surat dari Hanura dan PKS

"Yang pertama adalah terjadi konflik internal di tingkat pusat yang merambat sampai ke daerah daerah termasuk sampai di Jawa Timur," ucap Kelana saat ditemui di sela-sela Rapimda.

Faktor yang kedua adalah sulitnya menjaring calon calon anggota legislatif di semua tingkatan baik DPR RI, provinsi dan DPRD kabupaten kota.

"Yang ketiga adalah tidak tersedianya dana saksi untuk masing-masing TPS," ucapnya.

Kelana melanjutkan, adanya dualisme di tingkat DPP juga mengharuskan Hanura Jawa Timur berkali-kali berkoordinasi dengan Bakesbangpol provinsi dan kab/kota se Jawa Timur untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi bahwa Hanura yang sah adalah pimpinan Oesman Sapta Odang.

"Hal ini dilakukan karena orang sebelah menerbitkan surat kepada Gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia bahwa DPP partai Hanura yang sah dari kelompok mereka," ucapnya.

Hal tersebut menyebabkan menyebabkan tertundanya pencairan bantuan politik dari pemerintah.

Namun begitu, dari sejumlah masalah diatas, Hanura berhasil mendudukkan dua orang pimpinan DPRD kabupaten dan kota yaitu Raditya Haria sebagai Wakil ketua DPRD Kabupaten Nganjuk dan Farid Misbah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan.
 

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved