316.059 BPJS Kesehatan Peserta Surabaya Terlempar dari PBI, Dewan: Warga Jangan Diberi Beban Lagi

Masalah akan muncul karena mereka tak diberi tahu apakah terlempar dari PBI atau tidak.

Bulan ini mereka juga harus membayar iuran BPJS kalau tak lagi masuk data PBI.

"Bagaimana warga tahu jika mereka tak lagi PBI. Tugas pemkot adalah memastikan dan memberitahukan kepada warga MBR yang bersangkutan. Meski sudah ada aplikasi mobile JKN," kata Anggota Komisi D Ibnu Sobir dari PKS.

Dikatakan Dinsos saat ini ada tim buser dan surveyor yang turun ke lapangan.

Namun 130 petugas Dinsos itu tak cukup mampu mengecek ratusan ribu warga.

"Butuh berapa lama petugas itu. Harus ada cara yang tepat agar warga tidak dirugikan," sahut Juliana Evawati, anggota dewan baru dari PAN.

• Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan Dua Kali Lipat, Peserta di Sidoarjo Gusar hingga Putuskan Turun Kelas

Siti Mariam, anggota Komisi D dari PDIP menyebut warga jangan diberi beban lagi.

Selama ini layanan BPJS hanya manis di atas.

"Di bawah warga ribet. Harus ada posko di setiap kelurahan membantu pencabutan PBI ini," kata Siti Mariam.

Reaksi keras ditunjukkan Herlina Harsono Njoto.

Ada 799.540 warga masuk MBR sesuai SK Wali Kota.

"Bagaimana data ini bisa dipertangungjawabkan saat ada pemutakhiran data MBR kaitannya dengan PBI. BPJS itu seperti rentenir, tidak bayar layanan dihentikan," kata Herlina Harsono Njoto.

Kepala Dinkes Febria menjelaskan tidak serta merta MBR yang terlempar dari PBI masuk peserta mandiri.

"Masih berlaku SKTM jika pada akhirnya mereka tidak mampu. Pemutakhiran data MBR itu artinya ada warga yang tak lagi berpenghasilan rendah," kata Febria. (Surya/Nuraini Faiq)

• KIS Diblokir BPJS Kesehatan, Abd Salim Harus Bayar Operasi 35 Juta, Keluarga Cuma Punya Rp 100 Ribu