Pemerintah Kecewakan RUU PKS yang Gagal Disahkan, Menteri Yohana: Kami Sudah Buang Waktu dan Tenaga
Menteri PPPA Yohana Yembise menjadi satu pihak yang turut menyesalkan DPR RI yang gagal sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS)
Yohana Yohana Yembise pun berharap besar Pada Puan Maharani, sang Ketua DPR periode 2019-2024.
Sebagai seorang perempuan, Puan Maharani diharapkan bisa memimpin lembaganya untuk segera mengesahkan RUU PKS.
"Ketua DPR sekarang Puan Maharani, kami harapkan sebagai seorang perempuan Indonesia yang hebat dan punya pengalaman sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, pasti akan punya persepsi yang lebih dalam lagi," ucap Yohana Yembise
Bukan tanpa alasan Yohana Yembise meminta legislatif segera mengesahkan RUU PKS ini.
Yohana menyebut, angka kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, dari tahun ke tahun masih cukup tinggi.
Hal ini terjadi karena belum adanya payung hukum yang khusus mengatur perbuatan kekerasan seksual.
(PKB dan PDIP Komitmen Perjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Agar Segera Disahkan)
"Angka korban yang setiap saat ada, kan kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi, korban berada di mana-mana, yang memang belum bisa ditangani secara baik hukumnya karena legalitas hukumnya kan belum ada," ujar dia.
Yohana Yembise berharap wakil rakyat yang baru dilantik cepat-cepat mengesahkan RUU PKS.
Jika DPR tidak mampu dengan segera menyelesaikan RUU itu, Yohana mengatakan, pihaknya siap mengambil RUU tersebut sebagai RUU inisiatif pemerintah.
"Kalau DPR mau melepaskan itu dan serahkan pemerintah yang mengatur itu, saya pikir akan sangat bisa karena kami menangani perempuan dan anak. Jadi kami bisa menangani UU ini, artinya RUU ini bisa kami selesaikan," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...",
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Fabian Januarius Kuwado
(Mahasiswa di Kota Malang Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)