Pemerintah Kecewakan RUU PKS yang Gagal Disahkan, Menteri Yohana: Kami Sudah Buang Waktu dan Tenaga

Menteri PPPA Yohana Yembise menjadi satu pihak yang turut menyesalkan DPR RI yang gagal sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS)

Pemerintah Kecewakan RUU PKS yang Gagal Disahkan, Menteri Yohana: Kami Sudah Buang Waktu dan Tenaga
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise 

Menjelang akhir September atau pergantian jabatan DPR dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2024, RUU ini diharapkan rampung dan bisa segera disahkan.

Apalagi, daftar inventaris masalah (DIM) RUU pun telah tuntas.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang dipimpin Yohana Yembise, tinggal menunggu panggilan dari DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.

(Progesteron UNAIR Ajak Siswa SMP Belajar Pendidikan Seksual Jangan Dianggap Tabu)

Namun, hingga masa jabatan anggota DPR 2014-2019 habis, tak ada ketuk palu tanda pengesahan RUU PKS.

"Kita sudah banyak melakukan kajian, sudah banyak diskusi publik, kalau bisa disahkan targetnya September sebelum masuk ke legislatif yang baru. Ternyata tidak (disahkan) juga sampai sekarang," ujar Yohana Yembise.

Yohana Yohana Yembise pun berharap besar Pada Puan Maharani, sang Ketua DPR periode 2019-2024.

Sebagai seorang perempuan, Puan Maharani diharapkan bisa memimpin lembaganya untuk segera mengesahkan RUU PKS.

"Ketua DPR sekarang Puan Maharani, kami harapkan sebagai seorang perempuan Indonesia yang hebat dan punya pengalaman sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, pasti akan punya persepsi yang lebih dalam lagi," ucap Yohana Yembise

Bukan tanpa alasan Yohana Yembise meminta legislatif segera mengesahkan RUU PKS ini.

Yohana menyebut, angka kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, dari tahun ke tahun masih cukup tinggi.

Halaman
123
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved