Pemerintah Kecewakan RUU PKS yang Gagal Disahkan, Menteri Yohana: Kami Sudah Buang Waktu dan Tenaga

Menteri PPPA Yohana Yembise menjadi satu pihak yang turut menyesalkan DPR RI yang gagal sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS)

Pemerintah Kecewakan RUU PKS yang Gagal Disahkan, Menteri Yohana: Kami Sudah Buang Waktu dan Tenaga
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - DPR RI masa jabatan 2014-2019 pergi meninggalkan penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) tanpa diselesaikan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menjadi satu pihak yang turut menyesalkan ini.

Yohana Yembise mengaku pihaknya sudah banyak membantu DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS.

Ia menilai, DPR telah gagal karena tidak mampu merealisasikan aturan penghapusan kekerasan seksual melalui RUU PKS.

(Ratusan Mahasiswa Tuban Geruduk Gedung DPRD, Tolak RUU Tak Pro Prakyat, Minta Sahkan RUU PKS)

"Kami menganggap bahwa DPR kali ini gagal dan memang kita pemerintah agak kecewa berat juga karena kami sudah membuang waktu, tenaga, pikiran, dana untuk membicarakan khusus soal RUU PKS ini ternyata tidak jadi," kata Yohana Yembise.

Dia ditemyi dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

RUU PKS merupakan aturan yang menjadi inisasi DPR, dalam hal ini badan legislatif (Baleg).

Sejak pertama kali gagasan aturan ini muncul, kata Yohana Yembise, pemerintah banyak membantu DPR dalam melakukan kajian draf RUU PKS.

Termasuk, mengkaji pasal demi pasal dan ayat demi ayat pada RUU tersebut.

Yohana Yembise mengaku, pihaknya juga banyak membantu legislatif dalam melibatkan organisasi-organisasi masyarakat untuk membahas RUU.

Halaman
123
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved