Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang Tak Jelas, Manajemen Matahari Departemen Store akan Dipanggil

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Komisi B DPRD Kota Malang langsung melakukan hearing dengan sejumlah OPD pasca melakukan sidak di Pasar Besar pada Rabu kemarin.

Hearing tersebut membahas sejumlah persoalan seperti pembangunan Pasar Besar yang belum menemui kejelasan sampai sekarang.

Hingga persoalan berakhirnya kontrak Mall Alun-alun Kota Malang (Mall Ramayana) yang akan berakhir pada 15 November mendatang.

Mengingat pasca kebakaran yang melanda Pasar Besar tiga tahun lalu, kondisi pasar tersebut kini sangat memprihatikan.

(Kontrak Mall Ramayana Kota Malang Habis Bulan Ini, DPRD Minta Dibuatkan Malang Creative Center)

Mulai dari kondisinya yang kurang bersih, banyak fasilitas yang mulai rusak, sehingga banyak dikeluhkan oleh para pedagang.

Pedagang pun hingga kini banyak yang berharap, bahwa pasar yang terletak di jantung Kota Malang ini bisa ramai kembali seperti dulu kala.

Banyak pedagang menilai, semenjak Mall Matahari ini tutup, omset penjualannya juga ikut berkurang.

Pemkot Malang pun hingga kini juga berupaya untuk mencari titik tengah dalam proses pembangunan Pasar Besar ini.

Dikarenakan, Pasar Besar masih terikat perjanjian dengan pihak Matahari Departemen Store hingga tahun 2034 mendatang.

Berbagai macam upaya juga telah dilakukan oleh Pemkot Malang seperti melakukan uji forensik bangunan dengan berbagai kampus seperti Universitas Brawijaya.

Dan yang terbaru ini ialah pihak Matahari juga telah melakukan uji forensik dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Namun, hingga kini hasil uji forensik tersebut belum juga keluar meski telah dilakukan pada September kemarin.

(Kontrak Mall Ramayana Kota Malang Habis Bulan Ini, DPRD Minta Dibuatkan Malang Creative Center)

"Untuk itu kami minta ketegasan dari Pemkot soal Pasar Besar ini. Agar hal itu segera diselesaikan," ucap Arief Wahyudi, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang.

Untuk itu, agar permasalahan ini segera selesai, dewan akan memanggil pihak Matahari dalam waktu dekat ini.

"Nanti kita deadline. Kami akan tanyakan Matahari mampu atau tidak. Kalau tidak mampu kita akan pakai uji forensik dari Universitas Brawijaya yang sudah jadi," ucapnya.

Meksi demikian, anggaran yang diperuntukkan untuk membangun Pasar Besar tidak ada dalam APBD di tahun 2020.

Arief mencoba fokus menyiapkan anggaran untuk merelokasi pedagang ke tempat baru sudah ada.

Anggaran itu senilai Rp 4 Milliar yang diambil dari APBD tahun 2020.

"Untuk tempat relokasinya di mana itu masih belum. Tapi yang terpenting kasus ini diselesaikan dulu. Secepatnya kalau bisa," terangnya.

Pada kesempatan itu pula, Arief menyampaikan, Perjanjian Kerjasama (PKS) jangan dijadikan alasan untuk menghambat pembenahan di Pasar Besar.

Dia meminta kepada Pemkot Malang untuk menata kembali PKS-nya sebelum dilakukan pembenahan.

(Pemkot Surabaya Menanti Penyewa Baru Gedung Hi-Tech Mall, 100 Pedagang Terlanjur Pergi)

Meski demikian, dewan pun juga memahami, jika Matahari nantinya akan keberatan jika Pasar Besar ini akan direnovasi total.

"Mereka (Matahari) maunya memang rekondisi aja. Kami memahami kalau hari ini Matahari dirugikan karena mereka terdampak. Kemungkinan kalau rekondisi tidak sampai Rp 100 Miliar," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Wahyu Setianto menyampaikan, bahwa pembangunan Pasar Besar akan menunggu hasil dari ITS.

Dia pun menampik, bahwa pembangunan Pasar Besar bisa langsung dilakukan hanya dengan hasil yang dilakukan oleh UB.

"Ini sudah ada kesepakatan, apapun hasilnya dari ITS akan kita pakai. Nanti hasilnya seperti apa seperti struktur bangunan yang harus dikuatkan atau apa, tapi nanti tetap mereka yang mendanai," pungkasnya.

Reporter: Surya/Rifky Edgar

(Dewan Minta Kejelasan Pemkot Malang Soal Nasib Pembangunan Pasar Besar)